Custom Search

Wednesday, November 16, 2011

CINTAILAH YANG BAIK (Kriminalitas dan Moralitas Kristiani)

CINTAILAH YANG BAIK
Kriminalitas dan Panggilan Etika Moral Kristiani


Pengantar
Tulisan ini merupakan refleksi penulis terhadap realitas sosial yang semakin memprihatinkan di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, yaitu maraknya kekerasan dan tindak kejahatan yang terus semakin meningkat. Akan hal ini, tentu gereja harus peduli bahkan harus turut melawannya bukan semata-mata karena kekerasan dan kejahatan yang semakin mengancam kehidupan kita tetapi lebih merupakan tuntutan moral. Disini penulis mencoba mengangkat dasar-dasar moral alkitabiah, sebagai landasan bahwa gereja harus melakukan pembinaan moral untuk mengeliminasi kejahatan.

Realitas Sosial Yang Semakin Memprihatinkan
Sejauh saya mengamati head line news atau berita utama surat kabar Berita Kota terbitan DKI adalah tindakan-tindakan kriminal, kalaupun tidak berita utam tetapi pada bagian depan akan selalu dikemukakan kasus-kasus kriminal yang terjadi. Jika kita membacanya secara rutin maka kita seakan menemukan suatu kesimpulan “tiada hari tanpa berita kriminal.” Mungkin juga dengan surat kabar lokal lainnya di berbagai kota propinsi. Bukan hanya media cetak yang melansir berbagai tindakan kekerasan dan kriminal saat ini, hal yang paling spektakuler dalam pemberitaan kriminal dan kekerasan adalah lewat televisi. Beberapa stasiun televisi telah mengeditnya secara teratur setiap hari dalam liputan berita siang. Berita siang ini nampaknya secara senganja ditempatkan persis di saat orang menikmati makan siang. Jadi makan siang kita di Indonesia disuguhkan dengan berbagai berita kriminal. Lihatlah misalnya : PATROLI oleh Indosiar, SERGAP oleh SCTV, BUSER oleh RCTI, BRUTAL oleh Lativi, TKP oleh TV7 dll. Semuanya memuat berita tentang kriminal dan kejahatan yang terjadi setiap harinya di tengah-tengah masyarakat kita. Tindak kekerasan dan kejahatan amat variatif dari tindak kriminal biasa sampai tindak kriminal yang sadis dan brutal, dari aborsi, pembunuhan bayi-bayi yang tidak berdosa oleh ibunya sendiri sampai pemerkosaan yang memilukan hati, dari pembunuhan spontan sampai pembunuhan yang terencana secara rapi, dari kejahatan tanpa bersenjata sampai senjata api yang canggih, serta bom yang memiliki daya ledak tinggi dll. Dapat ita katakan tinkat kriminal semakin tinggi baik dari seghi jumlah dan kwalitas. Apa yang kita saksikan itu tentu menunjukkan bahwa kekerasan dan kejahatan merupakan realitas sosial yang semakin memprihatinkan saat ini. Terlepas dari berbagai alasan orang melakukan kekerasan dan kriminal, hal yang mendesak bagi kita saat ini agar anti kekerasan dan kriminal.

Berbagai analisis televisi mengemukakan bahwa pemberitaan berita kekerasan dan tindak kriminal di media mempunyai pengaruh terhadap pemirsanya paling sedikit dalam dua hal, yaitu resistensi dan mimetis. Resistensi adalah orang menjadi terbiasa akan berita kekerasan, hal ini mengakibatkan kepedulian orang terhadap korban kejahatan berkurang, karena hal itu telah dianggap sebagai hal yang biasa dan umum terjadi dalam masyarakat. Jadi dari segi emosional, orang kurang sensitif terhadap issue kekerasan dan kejahatan dan segala dampak yang diakibatkannya. Hal yang paling berbahaya adalah mimetis yaitu meniru. Berita kejahatan dan tindak kekerasan yang dilansir oleh media menjadi kursus gratis bagi para pelaku kejahatan dan calon pelaku kejahatan. Tidak sedikit pelaku kejahatan yang ketangkap mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan ditiru dari televisi. Hal ini amat sulit untuk disangkal, sebagaimana kita tahu bahwa film-film aksi laga menjadi hiburan gratis bagi masyarakat. Selain itu juga beberapa kasus pilihan diusut oleh televisi, sering merekonstruksi cara-cara pelaku kejahatan memperlakukan korbannya dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembunyikan jejak dalam liputan khusus seperti: Derap Hukum, TKP, Jejak Kasus, Fakta, Investigasi dll.

Kita tidak mungkin menghentikan berita kekerasan di televisi karena kebebasan pers saat ini. Dan mungkin amat tipis harapan apakah pemberitaan kriminal di media cetak dan televisi akan sendirinya mengurangi kejahatan. Mungkin hal yang dapat kita katakan adalah berita itu akan menjadi informasi penting bagi masyarakat agar selalu waspada terhadap kejahatan sebagai mana pesan Bang Napi RCTI yang selalu mengingatkan: “Ingat kejahatan terjadi bukan karena niat pelakunya tetapi karena ada kesempatan,…waspadalah! waspadalah!”.

Waspada terhadap kejahatan tidak dengan sendirinya mengurangi kejahatan, mengurangi kejahatan haruslah lebih menekankan kepada subyek, yaitu manusia itu sendiri agar ada kesadaran moral untuk tidak melakukan kejahatan artinya harus ada peningkatan moral. Meningkatkan moralitas manusia merupakan tugas etika Kristen yang paling utama untuk mencintai kebaikan dan dalam kondisi yang dilematis sekalipun hendaknya keputusan yang diambil adalah jalan kebaikan bukan kejahatan dan kekerasan.

Cintailah Yang Baik ! Dasar Etika Moral Alkitab
Apakah yang menjadi dasar mengapa kita harus berbuat baik? Dalam Etika Moral ada dua arus pemikiran untuk meletakkan dasar moral, yaitu filsafat dan teologi. Filsafat meletakkan dasar moral dari pikiran logis yang tentu berpusat pada manusia hal ini disebut dengan filasafat moral, sedangkan teologi meletakkan landasan moral yang berpusat pada Allah. Sekalipun keduanya memiliki perbedaan tetapi sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu agar manusia melakukan kebaikan. Pada bagian ini kita akan melihat dasar moral dari sudut pandang teologi yang didasarkan pada alkitab.

Salah satu dasar moralitas Alkitab mengapa kita harus berbuat baik adalah karena manusia segambar dengan Allah. Sebagai manusia yang segambar dengan Allah manusia dipanggil meniru Allah. Umat Allah harus kudus sebab Allah adalah Kudus (Imamat 11:45), sebagai umat Allah harus berbela rasa, karena Allah berbela rasa (Bil 145:18-19; Hosea 6:6). Dan Yesus pun berkata; “Hendaklah kamu sempurna sama seperti bapaMu yang di sorga sempurna” (Mat 5:48). Dari dasar-dasar moral Alkitab ini manusia dituntut untuk melakukan kebajikan, mencintai kebaikan dan melawan kejahatan.

Dasar moralitas bukanlah tuntutan yang abstrak untuk kita meniru Allah; melainkan suatu panggilan untuk memberi jawab pada kodrat hakiki siapa Allah itu dan apa yang Allah telah kerjakan. Bernard T. Adeney (Etika Sosial lintas Budaya, 2000/135-137) seorang ahli etika sosial lintas budaya menyebutkan setidaknya ada empat alasan dari sudut pandang teologis mengapa kita harus berbuat baik, yakni :
Pertama , Allah yang digambarkan oleh Alkitab adalah Pencipta. Teologi penciptaan menyebutkan bahwa apa yang telah diciptakan itu baik adanya. Maka kita harus baik karena Allah telah menciptakan kita menjadi baik. Kebaikan itu berguna bagi kita karena kita diciptakan dalam citra Allah dan kita dapat menjadi seperti apa yang Allah kehendaki. Delain itu Allah juga memberikan mandat bagi manusia untuk memelihara ciptaan yang pada awal penciptaan baik adanya.
Kedua : Alkitab juga mengambarkan Allah sebagai orangtua. Umat Allah memanggil Allah sebagai abba atau bapa. Dalam Alkitab sering menggambarkan bahwa kasih Allah sama seperti orangtua yang mengasihi anak-anaknya. Dengan gambaran sebagai bapa diasumsikan anak-anak memiliki syarat moral dalam keluarga-keluarga Allah di dunia ini. Gambaran Allah sebagai orang tua tidak harus dilihat seperti bapa dan ibu dalam keluarga kita yang dapat atau tidak dapat bersikap baik, melainkan kita harus melihatnya menjadi orang tua-orang tua yang mengasihi anak-anaknya dengan cara seperti Allah mengasihi kita.
Ketiga : Kita harus baik karena Allah adalah sang pemberi hukum dan hakim atas seluruh muka bumi. Allah berhak sebagai Pencipta dan Orangtua untuk menghakimi seluruh bumi. Sebagai hakim, Allah meminta ketaatan. Gambaran Allah sebagai hakim bukan dilihat sebagai ketakutan akan penghakiman tetapi penghakiman Allah adalah suatu segi dari otoritas Allah yang tidak dapat dielakkan.
Keempat : Kita hendaknya bajik karena kita adalah mitra-mitra Allah dalam suatu perjanjian. Perjanjian ini adalah suatu kesepakatan yang timbal balik yang memerlukan adanya janji-janji. Syarat-syarat perjanjian ini adalah kesetiaan dan ketaatan keagamaan serta keadilan sosial. Dalam Perjanjian Baru, umat Allah telah diampuni dan diterima melalui perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Keanggotaan dalam perjanjian ini diteguhkan oleh ketaatan kepada Kristus (band. Yakobus 2:17, Mat 25:31-46 dn Ibrani 6:4-8).

Selain dari keempat alasan yang dikemukakan di atas tentu masih banyak landasan teologis yang dapat kita ambil sebagai dasar moral alkitab. Dasar-dasar moral alkitabiah tentu bertujuan mengarahkan pada gambaran etis yang terpenting dalam cerita Alkitab yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Kita harus hidup baik sebagai tanggapan yang tepat pada Allah sebagai kekasih dan penebus kita. Dengan demikian mencintai yang baik haruslah pula merupakan praxis kehidupan umat manusia. Praxis adalah tindakan dan perlawanan manusia yang membebaskan diri dari segala bentuk kejahatan, karena Allah juga telah bertindak untuk melawan kejahatan agar kebaikan menjadi realitas dalam sosial. Praxis ini merupakan upaya manusia mengeliminasi kejahatan.

Cintailah Yang Baik! Konsekwensi Ciptaan baru
Nabi Amos dalam kritik sosialnya sangat keras menentang kejahatan yang terjadi pada masa itu; baik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau raja, imam dan masyarakat. Dengan suara lantang dia mengatakan : “carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup…” (Amos 5:14) selanjutnya “bencilah yang jahat dan cintailah yang baik…” (15). Hal semacam itulah hendaknya yang selalu gereja suarakan dalam melihat realitas soasial sebagaimana kita kemukakan di atas. Mengeliminasi kejahatan menjadi tugas utama umat Kristen, tetapi bukan dengan jalan kekerasan melainkan dengan meningkatkan moral individu, komunitas iman dan menaburkan kebajikan dalam dunia. Jika kejahatan semakin meningkat itu merupakan bukti kegagalan agama dalam membentuk moralitas umat. Jika gereja tidak berfungsi lagi dalam membentuk moralitas itu sama saja artinya dengan ‘garam yang telah hambar’ (Band Mat 5). Meningkatkan fungsi gereja dalam meningkatkan moral umatnya meruakan hal yang mendesak dilakukan saat ini.

Dalam Etika Kristen mencari yang baik adalah menjadi tujuan utama, yaitu apa yang seharusnya (ought to be) yang sesuai dengan kehendak Allah. Kebaikan sebenarnya bukan hanya sekedar nilai tetapi seharusnya menjadi realitas ciptaan sebagaimana Allah menciptakan baik adanya. Memang tidak dipungkiri bahwa manusia telah jatuh kedalam dosa, tentu sebagai manusia berdosa selalu terbuka jalan dalam melakukan kejahatan. Namun Kristus telah menebus orang berdosa dan menjadikannya sebagai ciptaan baru. Dalam kapasitasnya sebagai ciptaan baru manusia memperoleh kekuatan untuk melawan dosa dan mendorong kita untuk mencintai yang baik agar realitas ciptaan yang baik itu terwujud dalam kehidupan umat manusia. Hal itulah yang selalu kita cari dan aktualisasikan dalam kehidupoan sehari-hari. Secara etis etika agar kebaikan menjadi pilihan dan keputusan setiap manusia. Pilihan dan keputusan terbaik dalam kehidupan manusia haruslah dipertanggung jawabkan terhadap sesama dan kepada Tuhan pemilik semua nilai dan norma yang ada dalam kehidupan kita.


Cintailah Yang Baik : Jalan Hidup Orang Bijak
Kata ‘baik’ mungkin adalah kata yang terlalu umum untuk dipakai menyebutkan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena baik bersifat sukyektif, baik menurut kita belum tentu pula baik untuk orang lain. Baik juga bersifat relatif karena ada pergeseran nilai dan makna dalam kehidupan masyarakat, baik sekarang ini belum tentu baik besok lusa. Baik juga bersifat kontekstual, karena tindakan dan perbuatan baik di suatu tempat belum tentu baik di tempat lain. Maka kebaikan haruslah kita lihat sebagai lintas budaya dan sosial. Itu bukan berarti yang baik menjadi abstrak, tetapi yang baik akan selalu ada dan tersedia dalam setiap ruang dan situasi kehidupan manusia bahkan dalam kondisi buruk dan dilemmatis sekalipun manusia senantiasa mempunyai pilihan untuk melakukan yang baik. Yang menjadi persoalan adalah hal yang baik itu sering sekali belum menjadi pilihan dan keputusan kita sehinga terjadi hal-hal yang berdampak buruk terhadap orang lain dan juga bagi diri sendiri. Tuntutan etika moral adalah agar manusia secara arif dan bijaksana untuk mengambil keputusan dalam hidup.

Kitab Amsal selalu mempertentangkan dua hal, yaitu: kebaikan dan kefasikan. Hidup merupakan pertentangan diantaranya keduanya. Kebaikan akan selalu menjadi jalan hidup orang berhikmat dan sebaliknya kejahatan merupakan jalan orang fasik. Jalan orang bijak akan menuju hidup, sedangkan kejahatan akan menuju kematian. Allah selalu menginginkan kita hidup, demikian juga kita. Karena itu supaya kita hidup, jalan yang kita pilih haruslah jalan orang berhikmat yang selalu menuju kepada kehidupan.

Cintailah Yang Baik : Penutup
Cintailah yang baik! Merupakan seruan moral saat ini yang sangat krusial bagi setiap orang. Seruan ini bukanlah karena kekerasan dan kejahatan semakin mengancam kehidupan kita akan tetapi karena pada hakekatnya kita harus melakukannya sebagaimana dikemukakan dalam dasar-dasar moral Alkitab yang kita percaya sebagai sumber kehidupan kita. Keprihatinan terhadap kriminalitas haruslah diiringi oleh pembinaan moral warga gereja dan masyarakat secara bersama-sama dalam era kita saat ini. Mungkin hal inilah yang mendorong Dewan Gereja Sedunia (WCC) memprogramkan DOV (Decade to Overcome Violence). Program ini layak kita sambut melalui pembinaan moral dalam komunitas beriman dalam keluarga maupun secara bersama-sama melalui gereja dan masyarakat agar kekerasan dan kriminalitas semakin tereliminasi. Semoga!

Pdt. Nekson M. Simanjuntak
Tulisan ini pernah diterbitkan dalam majalah SP Immanuel HKBP, semoga bermanfaat

Wednesday, June 8, 2011

ATURAN KEPELAYANAN HKBP 2006

Disini saya posting Aturan Kepegawaian HKBP yang ditetapkan dalam rapat MPS 2006, salah satu masalah terbesar HKBP adalah masalah mutasi. Anehnya aturan ini tidak dijalankan dan tidak berjalan.

PERATURAN KEPELAYANAN,
MUTASI DAN JENJANG KARIER PELAYAN
HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN

Diterbitkan Oleh:

Kantor Pusat HKBP
Pearaja, TARUTUNG


SURAT KEPUTUSAN/KETETAPAN
EPHORUS HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
(HKBP)

Nomor : _________________

TENTANG

PERATURAN KEPELAYANAN
MUTASI DAN JENJANG KARIR PELAYAN
HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN


Ephorus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja-Tarutung, setelah:


MENIMBANG:

1. Bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan di HKBP dapat terlaksanan dengan tertib dan teratur.
2. Bahwa dipandang perlu adanya pedoman dalam penerimaan, jenjang karir, pengangkatan dan penahbisan, penempatan dan pemberhentian, serta kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban seluruh pelayan HKBP.


MENGINGAT:

Aturan dan Peraturan HKBP tahun 2002


MEMPERHATIKAN:

Keputusan Rapat MAJELIS PEKERJA SINODE HKBP tanggal 11-14 OKTOBER 2006 tentang pengesahan Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP.


MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN:

PERATURAN TENAGA KEPELAYANAN
HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN




BAB I
PENDAHULUAN


Pasal 1
Pengertian Umum

a. Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP ialah peraturan yang mengatur tentang pelayan tahbisan dan pelayan non tahbisan HKBP
b. Pelayan tahbisan yaitu Pendeta, Guru Jemaat, Byblevrow, Diakones
c. Pelayan non tahbisan yaitu pelayan atau pegawai yang mendukung lingkup tugas HKBP seperti pelayan tetap berupa pegawai kantor, sekretaris khusus, dosen, guru, supir, kurir, penjaga keamanan dan pelayan tidak tetap berupa ikatan kerja harian, bulanan, tahunan dengan HKBP
d. Ruang lingkup peraturan kepelayanan adalah formasi, rekrutmen, seleksi, ujian, penerimaan, pelatihan, pengangkatan, penempatan, pentahbisan, penggajian, pengupahan, santunan, tunjangan, penggolongan, kepangkatan, jabatan, pengembangan karir, pemutasian, pemberhentian, hak dan kewajiban, sanksi, pengawasan, Standar Pelayanan Minimum Umum/Setempat (SPMU/S), Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H), , Badan Pertimbangan, Pelatihan dan Pengujian Karier Pelayan HKBP (BP3KH).
e. Visi dan misi kepelayanan adalah visi dan misi HKBP
f. Tri tugas panggilan Gereja yaitu Kepelayanan Marturia (Kesaksian Pekabaran Injil), Koinonia (Persekutuan Jemaat) dan Diakonia (Kepelayanan Perbuatan Kasih Nyata)


Pasal 2
Latar Belakang

HKBP merupakan persekutuan orang percaya yang dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, AnakNya Yesus Kristus dan Roh Kudus dari segala marga, suku dan bangsa di Indonesia dan dunia. Berdiri sejak tanggal 7 Oktober 1861 dan berkantor Pusat di Pearaja Tarutung. HKBP sebagai gereja telah mendapat Pengakuan Pemerintah melalui Ketetapam Pemerintah Agung tgl. 11 Juni 1931 No.: 48 yang dimuat pada Staatsbland tahun 1932 No. 360, Pengakuan Ulang Pemerintah Republik Indonesia No. 33 tgl. 6 Pebruari 1988.

Berdasarkan pengakuan bahwa Tuhan berkenan memanggil orang-orang yang dikehendakiNya untuk menjadi teman sekerjaNya (1 Kor. 3:9). HKBP mengangkat, meneguhkan serta mengutus para pelayan, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan sesuai dengan Visi HKBP yaitu mewujudkan pelayanan terbaik di hadapan Tuhan dan dunia secara inklusif, dialogis dan transparan, serta mampu mengembangkan pelayanan yang bermutu di dalam kasih Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang di dalam masyarakat global, terutama masyarakat kristen, demi kemuliaan Allah Bapa yang Maha Kuasa (I Kor. 3:9). Dan sesuai Misi HKBP yaitu berusaha meningkatkan mutu segenap warga masyarakat, terutama warga HKBP melalui Tri Tugas Panggilan Gereja yaitu Marturia, Koinonia dan Diakonia. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus dalam segenap prilaku kehidupan pribadi, keluarga, bersama dengan segenap masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam menghadapi tantangan zaman abad–21 (Mat. 28:18-20).
Untuk mengoptimalkan pelayanan semua tenaga pelayanan di HKBP, maka sangat dibutuhkan Peraturan Tenaga Kepelayanan, agar semua pelayanan di semua sektor pelayanan dapat berjalan dengan baik.


Pasal 2
Permasalahan

Mutasi Pelayan HKBP bukan pekerjaan mudah namun penuh dengan penilaian dan ketelitian. Melihat peta pelayanan HKBP yang begitu luas di dalam dan di luar negeri, khususnya menyangkut wilayah pedesasan yang tradisional, perkotaan yang transisional dan kota besar yang modern dan kompleks yang sangat berbeda baik dari sudut ekonomi, budaya dan pendidikan jemaatnya, dan juga jumlah pelayan yang besar. Oleh karena itu Biro Umum yang menangani kepersonaliaan atau Tim Mutasi harus penuh kehati-hatian dalam melaksanakannya. Ephorus hendaknya juga memerlukan kehati-hatian dalam menerbitkan SK Mutasi. Oleh sebab itu mutasi, penggajian dan jenjang karir pelayan HKBP harus ditata dan diatur berdasarkan peraturan yang baik.


Pasal 3
Tujuan

Adapun tujuan Peraturan Tenaga Kepelayanan HKBP adalah sebagai berikut:
1. Agar Penempatan dan pemberdayaan pelayan HKBP dapat dilaksanakan dengan baik yaitu menempatkan pelayan sesuai dengan bakat dan kemampuan berdasarkan jenjang karir yang wajar, sehingga HKBP dapat semakin mewujudkan visi dan misinya.
2 Agar HKBP dapat menata, mengawasi dan mengembangkan tugas pelayanannya dengan tertib dan teratur (1 Kor. 14:40).
3. Agar penerimaan, pengangkatan, penahbisan, penempatan pelayan HKBP berdasarkan jenjang karir dan pemutasian berjalan sesuai peraturan yang syah.


Pasal 4
Dasar

ATURAN DAN PERATURAN HKBP 2002







BAB II
PELAYAN DI HKBP


Pasal 5
Visi

Mewujudkan pelayanan terbaik di hadapan Tuhan dan dunia secara inklusif, dialogis dan transparan, serta mampu mengembangkan pelayanan yang bermutu di dalam kasih Yesus Kristus, bersama-sama dengan semua orang di dalam masyarakat global, terutama masyarakat kristen, demi kemuliaan Allah Bapa yang Maha Kuasa (I Kor. 3:9).


Pasal 6
Misi

Berusaha meningkatkan mutu segenap warga masyarakat, terutama warga HKBP melalui Tri Tugas Panggilan Gereja yaitu Marturia, Koinonia dan Diakonia. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan Amanat Agung Tuhan Yesus dalam segenap prilaku kehidupan pribadi, keluarga, bersama dengan segenap masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam menghadapi tantangan zaman abad–21 (Mat. 28:18-20).


Pasal 7
Prinsip

Dalam melaksanakan Visi dan Misi Pegawai berpegang teguh pada prinsip:
a. Melayani, bukan untuk dilayani (Mrk. 10:45).
b. Menjadi garam dan terang (Mat. 5:13-14).
c. Menegakkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan (Mrk.16:15; Luk. 4:18-19).


Pasal 8
Ruang Lingkup

1. Peraturan ini adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan atau melengkapi Aturan dan Peraturan HKBP 2002 yang mengatur tentang hal-hal yang berkenaan dengan pelayan HKBP.
2. Peraturan ini berlaku dan mengikat bagi seluruh pelayan HKBP yang melayani di semua unit pelayanan, baik dalam jabatan struktur maupun dalam jabatan fungsional.


Pasal 9
Pelayan HKBP

1. Menjadi Pelayan HKBP terdiri dari dua bagian, yaitu:
a. Pelayanan Tahbisan ialah: Pegawai yang menerima tahbisan Pendeta, Guru Jemaat, Bibelvrouw, Diakones, Evangelis dari HKBP dan HKBP dan melayani di HKBP. Pelayan Tahbisan dari Gereja lain yang diakui HKBP dan yang diutus gereja tersebut untuk melayani di HKBP adalah juga pelayan HKBP.
b. Pelayan Pegawai (non Tahbisan) adalah: Pelayan dalam bidang Administrasi, bidang Kesehatan (Paramedis), Guru/Dosen, dan bidang Kejuruan yang melayani di HKBP.
2. Pelayan HKBP terdiri dari dua bahagian berdasarkan status, yaitu:
- Pelayan tetap, yaitu pelayan yang diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan HKBP serta menerima gaji dari HKBP sampai usia pensiun.
- Pelayan tidak tetap, yaitu pelayan pegawai yang bekerja di HKBP dalam waktu tertentu dan menerima gaji sesuai dengan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK).


Pasal 10
Tugas Pokok dan Fungsi Pelayan HKBP

1. Tugas Pokok Pelayan ialah mengembangkan Kerajaan Allah melalui pelayanan Koinonia, Marturia, Diakonia dan Administrasi Jemaat yang inklusif, dialogis dan transparan serta membawa lebih banyak orang percaya kepada Tuhan Allah Bapa, AnakNya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus.
2. Fungsi Pelayan ialah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, serta mengawasi tugas pelayanan di gereja HKBP dan atau lembaga yang menjadi tanggung jawabnya.


Pasal 11
Formasi

1. Formasi ialah tempat pelayanan yang lowong yang diisi dan tugas yang akan diemban oleh pegawai HKBP.
2. Formasi tersebut terdiri dari jabatan struktur dan jabatan fungsional.
3. Formasi tersebut ialah Jemaat, Ressort, Distrik, Biro, Departemen, Yayasan, Lembaga HKBP dan Badan Oikumene.
4. Jumlah pegawai untuk mengisi formasi tersebut ditentukan berdasarkan Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan HKBP (RPTK).










BAB III
PENERIMAAN PELAYAN HKBP



Pasal 12
Penerimaan Pelayan Tahbisan HKBP

1. Seleksi Penerimaan Pelayan Tahbisan dilakukan oleh Pimpinan HKBP yang dibantu oleh Tim Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan Tahbisan HKBP (TS-PP-CPTH) yang diangkat oleh Pimpinan HKBP berdasarkan Panduan Penerimaan Calon Pelayan Tahbisan secara Periodik.
2. Anggota Tim sebanyak 7 orang terdiri dari 5 orang Praeses, 1 orang ahli Psikologi dan Kepala Biro Umum
3. Syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi Pegawai Pelayan Tahbisan:
a. Lulus dari Lembaga Pendidikan Teologi yang didirikan HKBP dan atau diakui HKBP.
b. Warga HKBP yang cakap, jujur setia dan tidak suka menerima suap (Kel. 18:21) serta berkelakuan baik (1 Tim.3:1-13).
c. Tidak sedang menjalani Hukuman yang berkekutan hukum tetap.
d. Tidak pernah dikenakan Hukum Siasat Gereja atau RPP.
e. Usia minimal 21 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat pendaftaran.
f. Tata cara Penerimaan Pelayan Tahbisan dilakukan sesuai dengan Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan Tahbisan HKBP.


Pasal 13
Seleksi Penerimaan Calon Pelayan Tahbisan HKBP

1. Seleksi Administratif.
2. Seleksi Phisik.
3. Seleksi Kompetensi dan Bakat secara tertulis dan atau lisan (wawancara).
4. Seleksi Moral (Etika).
5. Poin 1 sd 5 berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Buku Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan HKBP


Pasal 14
Latihan Persiapan Pelayanan (LPP)

1. Setelah lulus dari seleksi, calon Pelayan mengikuti LPP I selama 2-4 minggu, kemudian calon pelayan mengikuti Praktek Pelayanan Lapangan I (PPL I) selama satu tahun pertama di jemaat pedesaan.
2. Setelah mengikuti PPL I, calon pelayan mengikuti LPP II selama 2-4 minggu, kemudian calon pelayan mengikuti PPL II selama satu tahun di perkotaan.
3. Setelah mengikuti PPL II, calon pelayan mengikuti LPP III dilanjutkan dengan ujian gerejawi dan penetapan ranking
4. Calon pelayan yang lulus ujian gerejawi akan menerima pentahbisan oleh Ephorus HKBP.
5. Pendeta Ressort atau Pimpinan Lembaga membimbing calon pelayan selama mengikuti PPL dan Praeses memberi penilaian yang diserahkan kepada pimpinan HKBP sebagai bahan untuk ujian gerejawi dan penetapan ranking seperti pada poin 3.


Pasal 15
Penerimaan Pelayan Pegawai (non Tahbisan)

1. Seleksi Penerimaan Tenaga Pelayan non Tahbisan untuk Kantor Pusat dilakukan oleh Tim Penerimaan Tenaga Pelayan Kantor Pusat yang diangkat oleh Pimpinan HKBP.
2. Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Calon Pelayan Pegawai non Tahbisan:
a. Warga Negara Republik Indonesia.
b. Tidak sedang menjalani hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Pada saat pendaftaran mencapai usia minimum 18 tahun dan maksimum 35 tahun.
d. Diutamakan warga HKBP
e. Membuat Surat Permohonan dengan melampirkan:
- Surat Keterangan Keanggotaan Jemaat
- Foto copi Ijazah yang dimiliki.
- Foto copy sertifikat keterampilan yang dimiliki
- Daftar riwayat hidup.
- Surat Pernyataan bersedia dan tunduk kepada Aturan dan Peraturan dan Peraturan Kepegawaian HKBP yang berlaku.
- Bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan HKBP
- Pasphoto terakhir ukuran 4X6 (2 lembar).
f. Lulus Ujian Penerimaan.


Pasal 16
Penerimaan Pelayan Tahbisan yang pindah dari Gereja Lain ke HKBP

1. Pelayan Tahbisan yang pindah dari gereja lain diterima menjadi pelayan Tahbisan HKBP setelah ditetapkan Rapat Pimpinan HKBP.
2. Syarat-syarat penerimaan Pelayan Tahbisan yang pindah dari Gereja lain menjadi Tenaga Pelayan Tahbisan di HKBP.
a. Yang bersangkutan membuat Surat Permohonan kepada Ephorus HKBP dengan melampirkan :
- Surat Keterangan Lolos Butuh dari Pimpinan Gereja asal.
- Surat Keterangan berkelakuan baik dari pimpinan Gereja asal.
- Surat Keterangan berbadan sehat dari RS-HKBP.
- Surat Pernyataan bersedia dan tunduk pada Konfessi dan semua Aturan dan Peraturan yang berlaku di HKBP
- Daftar Riwayat hidup/Pekerjaan
- Foto Copy Ijazah dan sertificat yang dimiliki.
- Pasphoto 4x6 (2 lembar) dan Photo ukuran Postcard (2 lembar).
b. Pelamar yang dinyatakan diterima oleh Rapat Pimpinan HKBP diangkat menjadi pelayan percobaan minimal satu tahun. Selama masa percobaan, yang bersangkutan wajib memberikan laporan pelayanannya sekali tiga bulan kepada Ephorus HKBP yang disetujui Pimpinan Unit atau Praeses di mana yang bersangkutan ditempatkan.
c. Selama masa percobaan tersebut yang bersangkutan menerima gaji sebagai Calon Pelayan Tahbisan yang besarnya ditetapkan dalam “Peraturan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Pelayan HKBP.”
d. Setelah masa percobaan berakhir berdasarkan hasil pengamatan, Rapat Praeses HKBP akan merekomendasikan yang bersangkutan kepada Rapat MPS untuk diterima menjadi pelayan Tahbisan di HKBP melalui Keputusan Ephorus.
e. Pelayan Tahbisan yang pindah dari gereja lain diangkat dengan masa kerja 0 (nol) tahun.



BAB IV
PENTAHBISAN DAN PENGANGKATAN PELAYAN HKBP


Pasal 17
Pentahbisan Pelayan Tahbisan:
Pendeta, Guru Jemaat, Bibelvrouw, Diakones dan Evangelis

1. Pelamar yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Bab III ps, 12 dapat diangkat menjadi Calon Pelayan Tahbisan HKBP untuk mengikuti Latihan Persiapan Pelayanan (LPP) dan masa Praktek Pelayanan Lapangan (PPL) sebagaimana ditentukan dalam Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan HKBP.
2. Ditahbiskan sebagai Pelayan oleh Ephorus HKBP.
3. Penempatan dari Ephorus HKBP dengan memperhitungkan waktu selama masa praktek menjadi masa kerja 1 tahun.


Pasal 18
Pelayan Tahbisan yang beralih menjadi Pegawai Negeri

1. Pelayan Tahbisan HKBP yang beralih menjadi Pegawai Negeri dengan surat persetujuan Ephorus, setelah pensiun dari pegawai Negeri dapat diterima kembali menjadi pelayan HKBP dengan masa kerja 0 (nol) tahun, setelah disetujui Pimpinan dan Rapat MPS.
2. Pelayan Tahbisan HKBP yang menjadi anggota DPR atau melayani di Badan Oikumene dalam kurun waktu tertentu atas persetujuan Pimpinan HKBP, setelah masa baktinya berakhir diterima kembali melayani di HKBP dengan menghitung masa kerja selama dalam tugas tersebut menjadi masa kerja di HKBP.


Pasal 19
Pengangkatan dan Pemberhentian Pelayan Pegawai non Tahbisan

1. Pelamar yang telah memenuhi persyaratan seperti disebut dalam Bab III pasal 15 diangkat sebagai Calon Tenaga Pelayan non Tahbisan untuk menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
2. Setelah menjalani masa percobaan, calon Tenaga Pelayan non Tahbisan akan diangkat menjadi Tenaga Pelayan penuh setelah dinyatakan baik oleh pimpinannya.
3. Tenaga Pelayan non Tahbisan yang menjadi anggota DPR dalam kurun waktu tertentu atas persetujuan Pimpinan HKBP, akan diterima kembali menjadi pegawai HKBP.
4. Tenaga Pelayan non Tahbisan yang beralih tugas menjadi pegawai negeri atau instansi swasta lainnya, akan berhenti dengan hormat dari HKBP.


Pasal 20
Pengangkatan Tenaga Pelayan Tidak Tetap

1. Pengangkatan tenaga pelayan tidak tetap dapat dilaksanakan dengan bentuk pekerja harian, bulanan atau dalam bentuk kontrak.
2. Pengangkatan tenaga pelayan tidak tetap dilaksanakan dengan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SIPK)
3. Pengangkatan tenaga pelayan tidak tetap, diusulkan oleh unit pelayanan HKBP kepada Pimpinan HKBP u.p. Kepala Biro Umum bagian Personalia dengan menjelaskan jenis pekerjaan, spesifikasi tenaga yang diperlukan, besarnya upah yang akan diberikan.
4. Apabila Pimpinan menyetujui, maka pimpinan unit memanggil calon untuk mengikuti wawancara atau test penerimaan yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Tenaga Pelayan Tidak Tetap yang diangkat oleh Pimpinan HKBP.
5. Tenaga Pelayan tidak tetap yang diterima akan menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) yang diperbuat oleh Pimpinan unit pelayanan yang membutuhkan, atas persetujuan Ephorus HKBP.
6. Sebelum memulai pekerjaan pimpinan unit menerbitkan Surat Perintah Kerja. (SPK)









BAB V
PENEMPATAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN



Pasal 21
Penempatan

1. Setiap Tenaga Pelayan HKBP menerima Surat Ketetapan (SK) penempatan dari Ephorus HKBP atau yang dihunjuk untuk itu.
2. Penempatan dimulai sesuai dengan tahapan awal karier Pelayan Tahbisan.
3. Awal karier Pelayanan Tahbisan dimulai dari daerah pedesaan yang tradisional, setelah paling lama 6 tahun ditempatkan ke daerah perkotaan yang transisional, setelah paling lama 6 tahun ke daerah perkotaan ditempatkan di kota besar yang multi kompleks sesuai dengan kemampuan, kemauan dan peta pelayanan HKBP .
4. Penempatan suami-istri yang kedua-duanya adalah pelayan tahbisan HKBP, apabila seorang ditempatkan menjadi Pendeta Ressort, maka suami atau istri ditempatkan sebagai pendeta diperbantukan, atau pendeta kategorial seperti pendeta pemuda, pendeta buruh di resort terkait (bila ressort tersebut mampu). Atau diperbantukan di resort terdekat, atau ditempatkan di unit pelayanan HKBP terdekat. Posisi tersebut dapat berubah sesuai kepangkatan dan jenjang karir pendeta yang bersangkutan. Apabila suami sebagai pendeta, istri guru jemaat, Biblevrouw atau diakones, diperlakukan sama sesuai tugas fungsionalnya.
5. Penempatan selanjutnya disesuaikan dengan jenjang karir.
6. Mantan Ephorus, Mantan Sekretaris Jenderal, Mantan Kepala Departemen dan Mantan Praeses dapat memilih tempat pelayanannya setelah pensiun.


Pasal 22
Bentuk dan Urutan Jabatan Kepelayanan TahbisanPendeta


1. Pendeta Diperbantukan:
a. Melayani di Jemaat, Resort, Distrik, Pusat atau lembaga di dalam atau di luar HKBP sesuai uraian tugas yang diterbitkan ressort, distrik, lembaga terkait.
b. Ditempatkan untuk membantu Pendeta Resort melayani pada Huria Pagaran/Cabang secara umum sesuai uraian tugas yang diterbitkan ressort, distrik, lembaga terkait.
c. Ditempatkan untuk membantu Pendeta Resort melayani pada Resort atau membantu Praeses di Distrik atau membantu Pimpinan Pusat HKBP di Pusat atau di lembaga lain untuk melayani secara khusus (Pendeta Diperbantukan Khusus) sesuai uraian tugas yang diterbitkan ressort, distrik, lembaga terkait.
d. Disebut sebagai Pendeta Diperbantukan Khusus maksudnya ialah seperti Pendeta Pelayan Sekolah Minggu (yang melayani secara khusus untuk Sekolah Minggu), Pendeta Pelayan Remaja/NHKBP, Pendeta Pelayan Perempuan, Pendeta Pelayan Lansia, Pendeta Pelayan Koperasi/Credit Union/Pengembangan Usaha Jemaat, Pendeta Pelayan Diakonia, Pendeta Pelayan Rehabilitasi Narkoba dan HIV/ Aids, Pendeta Pelayan Konseling, Pendeta Pelayan Adat, Pendeta Pelayan Pendidikan, Pendeta Pelayan PI, Pendeta Pelayan Buruh, Pendeta Pelayan Anak Jalanan (Anjal), Pendeta Pelayan Jompo/Yatim Piatu, Pendeta Pelayan Musik dan lain-lain.
e. Ditempatkan untuk pelayanan selama paling lama 6 tahun melayani di tempat yang ditentukan kecuali ada pertimbangan kasus atau tenaganya diperlukan pada pelayanan khusus atau Huria lainnya.


2. Pendeta Resort.
a. Dipilih dari Pendeta Diperbantukan yang sudah melayani minimal selama 1 (satu) periode (paling lama 6 tahun).
b. Ditempatkan pada Distrik yang sama minimal 1 (satu) periode dan maksimum 2 (dua) periode
c. Penempatan awal di daerah pedesaan, kemudian ditempatkan di Perkotaan, kemudian kota besar.
d. Menjadi Pimpinan Jemaat (Uluan ni Huria) pada Gereja Sabungan (Induk) Resort.
3. Pendeta Resort di Pedesaan.
4. Pendeta Resort di Perkotaan
5. Pendeta Resort di Kota Besar
6. Pendeta Pemimpin Lembaga HKBP di luar dan atau di dalam Huria, Resort, Distrik dan Pusat dan atau di Luar Negeri.
7. Praeses Terpilih, Kepala Departemen terpilih, Sekretaris Jenderal terpilih dan Ephorus terpilih (Pendeta Terpilih sebagai Praeses dan Pimpinan Pusat -Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen) serta Rektor Universitas, pengaturan lebih terinci pada Aturan dan Peraturan HKBP).
8. Pendeta Pengabdian Khusus (Pelayanan Pengabdian Khusus dipertimbangkan diberikan kepada Pendeta yang ingin mengabdikan diri melayani secara khusus tanpa melihat tingginya pangkat dan Golongan atau jabatan sebelumnya yang pernah diemban, sehingga sangat dimungkinkan ditempatkan di daerah-daerah khusus.



BAB VI
MUTASI PELAYAN HKBP



Pasal 23
Mutasi Pelayan HKBP

1. Diberikan kepada Pelayan HKBP yang sudah melayani di tempat pelayanan yang sama paling lama satu periode 6 (enam) tahun
2. Diberikan kepada Pelayan HKBP yang disetujui oleh Penilai setingkat di atasnya dan dengan SK Ephorus dengan pertimbangan:
3. Nilai tambah positif melakukan pelayanan lebih dari pada nilai Standar Pelayanan Minimal Umum/Setempat (SPMU/S) normal.
a. 4. Sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan SPMU/S yang dibuktikan dengan data dan bukti otentik dan pengakuan yang patut dipercaya. (Nilai kurang)
5. Diberikan kepada Pelayan HKBP karena pertimbangan khusus oleh Pimpinan HKBP.
6. Diberikan kepada Pelayan HKBP untuk mengisi kekosongan pelayan karena mutasi atau keluar atau meninggal dunia.
7. Mutasi dapat dilakukan sewaktu-waktu kepada pelayan yang sedang menghadapi masalah tertentu, atas pertimbangan dan keputusan Pimpinan HKBP.


Pasal 24
Syarat Mutasi Pelayan

1. Dasar Penghitungan:
a. Dasar penghitungan mutasi disesuaikan dengan aturan HKBP paling lama 6 (enam) tahun,
b. Paling lama 6 (enam) tahun melayani pada satu unit pelayanan dapat dimutasikan ke unit pelayanan lain
b. Paling lama 12 (duabelas) tahun melayani pada dua wilayah Ressort Pedesaan dalam satu Distrik dapat dimutasikan ke wilayah lain di perkotaan di lain Ressort dalam satu Distrik
c. Paling lama 12 (duabelas) tahun melayani di perkotaan pada dua Resort dalam Distrik yang sama dapat dimutasikan ke wilayah kota besar pada Ressort dan Distrik yang berbeda
d. Paling lama 12 (dua belas) tahun melayani pada wilayah kota besar.
f. Masa tugas selebihnya menjadi mutasi pilihan di wilayah pedesaan, perkotaaan atau kota besar atau lembaga di dalam atau di luar HKBP
2. Mutasi Pelayan Tahbisan ditetapkan dapat berdasar pada butir 1 poin a-f , pertimbangan Rapat Praeses, pertimbangan dari BP4H berbasis pada Peta Pelayanan HKBP, DP4, dan SPMU/S
3. Mutasi Pelayan Tahbisan diusulkan oleh Pimpinan HKBP dan ditetapkan oleh Ephorus.
4. Mutasi Pelayan Non Tahbisan diputuskan oleh Rapat Pimpinan HKBP yang dipimpin oleh Ephorus HKBP.
5. Mutasi Pelayan Non Tahbisan yang melayani di Yayasan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan bidang perusahaan diatur dalam Peraturan khusus Yayasan dan Bidang yang bersangkutan.
6. Pelaksanaan Mutasi berlangsung 2 (dua) kali setahun, sekali enam bulan, pada bulan April dan Oktober


Pasal 25
Pemutasian Sebelum Masa Kerja Tugas yang Ditetapkan

1. Diperlukan untuk menjadi Pendeta pelayan di tempat yang baru sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
2. Tidak harmonis dengan pelayan dan komponen pelayanan setempat.
3. Bertindak tidak disipliner dan melanggar Konfessi, AP dan RPP HKBP.


Pasal 26
Pelaksanaan Mutasi

1. Pelayan yang akan mutasi harus melaksanakan serah terima jabatan dengan baik kepada yang akan menggantikannya dengan melampirkan program (Koinonia, Marturia, Diakonia); statistik; daftar inventaris, keuangan yang telah diverikasi dan disetujui oleh Pimpinannya dan membuat memori tugas yang berisi hasil evaluasi program yang dilaksanakan, masalah dan cara mengatasi dan masalah yang tersisa dan strategi pelayanan.
2. Jika serah terima tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal yang belum beres, maka yang bersangkutan belum dapat diterima di tempat yang baru.
3. Sebelum mutasi dilakukan, diadakan persiapan mutasi untuk memberdayakan pelayan yang dimutasi sesuai dengan kebutuhan dan pengenalan tempat pelayanan yang akan dilayani.



BAB VII
PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KARIER PELAYAN


Pasal 27
Tahapan Karier Pelayan

1. Seorang Pelayan Tahbisan Pendeta dapat dan berpeluang untuk melayani dalam semua bentuk kepelayanan jabatan kependetaan selama masa tugas.
2. Masa Tugas seorang Pendeta ialah sampai dengan usia 65 tahun.
3. Seorang Pelayan Non Tahbisan dapat dan berpeluang untuk melayani dalam semua bentuk jabatan kepelayanannya selama masa tugas.
4. Masa Tugas seorang Pelayan Non Tahbisan Tenaga Dosen sampai dengan usia 65 tahun, Tenaga Guru sampai dengan usia 60 tahun, Tenaga Pelayan Kantor sampai dengan usia 58 tahun,
5. Seorang Pelayan Tahbisan dan Non Tahbisan berpeluang untuk memperoleh pendukungan terhadap pengembangan karier sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki
6. Pendukungan Peningkatan Pelayanan berupa reward pendidikan lanjutan, beasiswa, pertimbangan percepatan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat..


Pasal 28
Peta Pelayanan dan Standar Pelayanan Minimum (SPM)


1. Peta Pelayanan disusun oleh Kepala Departemen HKBP berdasarkan Peta Pelayanan yang disusun oleh Praeses HKBP berdasarkan keadaan yang mempengaruhi kehidupan jemaat dari segi:
a. Geografi, demografi dan statistik
b. Ekonomi dan Keuangan Jemaat
c. Sosial Budaya dan Politik
d. Kebutuhan warga jemaat
e. Oikumene
2. Berdasarkan Peta Pelayanan Pusat HKBP setiap Pelayan setingkat Praeses melaporkan Standar Pelayanan Minimum Umum (SPMU), tentang : a. Pelayanan Pengembangan Marturia.
b. Pelayanan Pengembangan Diakonia.
c. Pelayanan Pengembangan Koinonia.
d. Pelayanan Administrasi dan Keuangan Lembaga/Distrik
3. Berdasarkan Peta Pelayanan Distrik setiap Pelayan setingkat di bawah Praeses melaporkan Standar Pelayanan Minimum Setempat (SPMS).
4. Blanko Formulir Peta Pelayanan dan SPM disusun dalam lampiran peraturan ini


Pasal 29
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan
HKBP (DP4H - Conduite Staadt)

1. Setiap Pelayan HKBP memiliki Conduite staadt yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H) merupakan penilaian hasil pelaksanaan pekerjaan selama setahun dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember
2. Setiap DP4H ditandatangani oleh pimpinan langsung, disetujui oleh Pelayan yang dinilai dan disetujui oleh pimpinan langsung penilai.
3. Setiap Pelayan HKBP melampirkan DP4H dalam pengurusan jabatan, pangkat, pengembangan karier.
4. Lingkup Conduite Staadt yang dinilai dari seorang Pelayan selama melaksanakan tugasnya adalah:
1. Kredibilitas/Kesetiaan menurut Poda Tohonan:
Sebagai gembala jemaat
Sebagai penasehat jemaat
sebagai pelaksana Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus
Sebagai Pendidik dan pemelihara jemaat
sebagai pelaksanan Tugas Diakoni
Perilaku menjadi contoh / teladan / panutan
Kepatuhan kepada Pimpinan HKBP dan persudaraan Pelayan .
2. Kualitas dan sikap kepemimpinan pribadi.
Beriorentasi ke depan (Visioner).
kemampuan (Kompoten.)
Berkemampuan sebagai fasilitator.
Antar warga HKBP dengan membawa kesejukan.
Antar Agama melalui forum komunikasi ulama yang berbeda
Kepada Pemerintah/Birokrat
Membangkitkan semangat dan motivasi sehingga suasana kerja lebih hidup (Motivator)
Kemampuan berbahasa
Kemampuan Administrasi
Tidak munafik/Kejujuran.
Berbicara tidak bohong.
Berjanji tidak ingkar.
Diberi kepercayaan tidak khianat

3. Keunggulan Pribadi.
Keterampilan/hasil kerja yang menonjol.
Keterampilan/hasil kerja yang menunjang.

4. Blanko Formulir DP4H disusun dalam lampiran peraturan ini


Pasal 30
Badan Pertimbangan, Penguji dan Penilai Pelayan HKBP (BP4H)

1. Dibentuk di tingkat Pusat oleh Ephorus terdiri dari Kepala Biro Umum dan Personalia, 2 orang Praeses, 2 orang anggota MPS
2. Bertugas untuk mempertimbangkan, menguji dan menilai Tenaga Pelayan HKBP, untuk pengembangan kariernya
3. Badan melaksanakan tugasnya sekali setahun pada bulan November dan pada pelaksanaan LPP 3
4. Peserta Pengembangan Karier BP4H diajukan oleh setiap Praeses dan Pimpinan Lembaga setingkat Praeses setelah dipilih berdasarkan bakat, potensi dan kompetensi yang dimiliki Pelayan yang ada dalam wilayah lingkup tugasnya sesuai dengan kebutuhan HKBP.
5. Kebutuhan Pelayan HKBP berbasis pada Peta Pelayanan Pusat dan Distrik serta Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan (RPTK) HKBP setiap tahun seperti pada pasal 11
6. Setiap melaksanakan tugasnya BP4H lebih dahulu memberikan penggembalaan 3 sd. 7 hari berupa bahan yang akan diujikan.
7. Ketua BP4H mengajukan ranking terbaik sesuai dengan pasal 31 kepada Ephorus untuk pemberian reward
8. Blanko Formulir BP4H disusun dalam lampiran peraturan ini


Pasal 31
Pejabat Penilai dan Tim Penilai Tenaga Pelayan

1. Pelayan Tahbisan Diperbantukan setiap akhir tahun dan setiap akhir masa tugas dinilai oleh Pendeta Resort setelah menyerahkan laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Setempat (SPMS). Hasil penilaian dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan HKBP (DP4H) sesuai dengan pasal 27 dan 28
2. Pendeta Resort dan Pelayan setingkat di bawah Praeses setiap akir tahun dan setiap akhir masa tugas dinilai oleh Praeses dan Tim yang ditunjuk Praeses antara 2 (dua) – 4 (empat) orang setelah menyerahkan laporan pelaksanaan SPMS. Hasil penilaian dituangkan dalam DP4H
3. Praeses dan Pelayan setingkat dengan Praeses setiap tahun dan setiap akhir masa tugas dinilai oleh Tim Penilai Pelayan Tahbisan yang dibentuk oleh Ephorus ditambah Ketua Rapat Pendeta, (atau Ketua Rapat Guru Huria, Ketua Rapat Bibelvroow, Ketua Rapat Diakones, sesuai sasaran penilaian) setelah menyerahkan laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum Umum (SPMU). Hasil penilaian dituangkan dalam DP4H.


Pasal 32
Ranking Penilaian Pelayan

1. Ranking hasil seleksi dan penilaian Pelayan terdiri dari Peringkat Utama, Peringkat Madya dan Peringkat Harapan dan Peringkat Umum dengan nilai minimal ”baik” yang ditunjukkan dengan sertifikasi.
2. Ranking Utama diprioritaskan pada lulusan terbaik dan tertinggi pada waktu Praktek Pelayanan Lapangan (PPL) dan Latihan Persiapan Pelayanan (LPP) atau Penilaian Pengembangan Karier oleh Badan Pertimbangan, Pengujian dan Penilaian Karier Pelayan HKBP (BP3KH) yang dipersiapkan dan dikaderkan pada waktunya dengan upaya HKBP untuk mengikuti studi lanjutan di luar negeri atau di dalam negeri yang diakui HKBP, atau menjadi pelayan khusus pada Huria atau Resort atau Distrik atau Pusat atau di lembaga lain sesuai dengan bakatnya atau menjadi Pelayan Umum di Huria dan Resort.
3. Ranking Madya diprioritaskan pada lulusan terbaik kedua yang dipersiapkan dengan Upaya HKBP atau biaya sendiri mengikuti studi lanjutan di luar negeri atau di dalam negeri yang diakui HKBP, atau menjadi pendeta pelayan pada Huria atau Resort atau Distrik atau Pusat atau di lembaga lain sesuai dengan bakatnya atau menjadi Pendeta Pelayan Umum di Huria dan Resort.
4. Rangking Harapan diprioritaskan pada lulusan terbaik ketiga, dipersiapkan menjadi pendeta pelayan pada Huria atau Resort atau Distrik atau Pusat atau di lembaga lain sesuai dengan bakatnya atau menjadi Pendeta Pelayan Umum di Huria dan Resort.
5. Ranking Umum diberikan kepada lulusan terbaik ke empat dan seterusnya, dipersiapkan menjadi Pendeta Pelayan Umum Huria dan Resort sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki dan ditempatkan menurut kebutuhan Peta Pelayanan HKBP

6. Penilaian diberikan secara obyektif tidak berdasarkan kepentingan pribadi dan kelompok



BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAYAN HKBP


Pasal 33
Hak Pelayan HKBP

1. Berhak memperoleh kesempatan untuk melayani, berkreasi, berinovasi, mengembangkan bakat dan minat, memperoleh kehidupan keluarga yang layak.
2. Memperolah jaminan sosial menurut pangkat, jabatan dan masa kerja sesuai Peraturan Mutasi; memperoleh masa cuti sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memperoleh hak pensiun menurut Peraturan Pensiun HKBP.
4. Khusus bagi Pelayan Pegawai Tidak tetap akan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Ikatan Kerja.


Pasal 34
Kewajiban Pelayan HKBP

1. Berkewajiban menyerahkan seluruh kehidupan pribadinya pada pelayanan bagi Tuhan dan Gereja
2. Setia dan taat kepada Tuhan dan menjunjung tinggi citra pelayan HKBP serta taat pada Peraturan dan Ketentuan yang berlaku di HKBP, jujur, rajin dan disiplin berlandaskan iman dan menjaga rahasia jabatan gerejawi HKBP.
3. Membayar Iuran Dana Pensiun menurut Peraturan Dana Penesiun HKBP.
4. Pelayan Pegawai Tidak Tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan yang ada dalam Perjanjian Ikatan Kerja.



BAB IX
PEMBERHENTIAN PELAYAN HKBP


Pasal 35
Pemberhentian Pelayan HKBP

1. Pemberhentian Pelayan HKBP dapat dilaksanakan dengan:
1.1. Pemberhentian Dengan Hormat, dilaksanakan karena :
a. Atas permintaan sendiri.
b. Pengurangan tenaga kerja karena kondisi yang sangat terpaksa.
c. Pensiun setelah mencapai usia pensiun.
d. Beralih tugas ke instansi lain atas persetujuan Ephorus.
e. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pelayan.
f. Meninggal dunia.
1.2. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dilaksanakan karena :
a. Melakukan kesalahan/melanggar AP HKBP, RPP HKBP, Konfessi HKBP dan Peraturan Kepelayanan HKBP.
b. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Pemberhentian pelayan HKBP dilakukan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam RPP HKBP.
3. Pelayan yang diberhentikan dengan hormat akan menerima santunan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.


Pasal 36
Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap

1. Pelayan Pegawai tidak tetap diberhentikan karena :
a. Masa Perjanjian Ikatan Kerja berakhir.
b. Meninggal dunia sebelum masa Ikatan Perjanjian Kerja berakhir.
c. Menarik diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima HKBP.
d. Melanggar ketentuan-ketentuan dan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya lagi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Ikatan Kerja.
2. Tata cara pemberhentian:
a. Pimpinan langsung melaporkan hal-hal yang dapat menjadi alasan pemberhentian pelayan Pegawai Tidak Tetap tersebut kepada Pimpinan HKBP yang selanjutnya meneruskan kepada Komisi Personalia.
b. Pimpinan HKBP meneliti kebenaran laporan tersebut, baik kepada pelayan tidak tetap, maupun kepada pihak lain yang dianggap perlu dan selanjutnya mengambil keputusan menerima atau menolak laporan tersebut baik kepada yang bersangkutan dan pihak lain yang dianggap perlu.
c. Pimpinan HKBP selanjutnya memutuskan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelayan Pegawai Tidak Tetap mulai dari tegoran pertama hingga Pemberhentian Tidak Dengan hormat.
d. Keputusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan secara tertulis oleh Pimpinan dengan menerbitkan Surat Pemberhentian atau Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja.








BAB X
KEPANGKATAN DAN GOLONGAN


Pasal 37
Pangkat dan Golongan

1. Setiap pelayan HKBP diberi pangkat dan golongan tertentu berdasarkan pendidikan, masa kerja, prestasi kerja dan jabatan.
2. Pangkat dan golongan awal disesuaikan dengan pendidikan yang diperoleh.
3. Pangkat dan golongan tertinggi disesuaikan dengan masa kerja dan jabatan terakhir.


Pasal 38
Jenjang Kepangkatan

Jenjang pangkat Pelayan HKBP Terdiri dari :

No Pangkat Gol Ruang Nama Pangkat/ Warna Simbol
1 Pelayan Dasar I A Pengatur/Hijau
2 Pelayan Dasar Tk I I B Pengatur Muda/Hijau
3 Pelayan Dasar TK II I C Pengatur Madya/Hijau
4 Pelayan Dasar TK III I D Pengatur Utama/Hijau
5 Pelayan Muda II A Pembimbing/Biru
6 Pelayan Muda TK I II B Pembimbing Muda/Biru
7 Pelayan Muda TK II II C Pembimbing Madya/Biru
8 Pelayan Muda TK III II D Pembimbing Utama/Biru
9 Pelayan Madya III A Pembina/Kuning
10 Pelayan Madya TK I III B Pembina Muda/Kuning
11 Pelayan Madya TK II III C Pembina Madya/Kuning
12 Pelayan Madya TK III III D Pembina Utama/Kuning
13 Pelayan Utama IV A Pendamai/Merah
14 Pelayan Utama Tk I IV B Pendamai Muda/Merah
15 Pelayan UtamaTk II IV C Pendamai Madya/Merah
16 Pelayan UtamaTk III IV D Pendamai Utama/Merah
17 Pelayan Terutama IV E Pengayom/Emas








Pasal 39
Penentuan Pangkat Pelayan HKBP

1. Penentuan pangkat terendah dan pangkat tertinggi setiap pelayan didasarkan pada pendidikan dan diatur sebagai berikut:

No. Tingkat Pendidikan Gol. Awal Gol. Akhir
1 SD I/A IIB
2 SMP/SLTP/Sederajat I/B IIC
3 SMU/SMA/SMKK/Sederajat II/A IIIB
4 Sarjana Muda Umum, SGH, Biv, Diak, SPD dari SGH, STh.M, D-3 (AMD) II/C IIID
5 SMTh, D-3Th, BTh,BD, S1 Umum, S(Teol) PAK, Drs (PAK), Sag (non Teol) II/D IVA
6 STh, M.Div, M.Min, Drs (Teol), S.Si (Teol) III/A IVB
7 MTh, MA (Teol), M.Litt (Teol), MM, MBA, M.Si, III/B IVC
8 D.Min, DPS III/B IV/C
9 ThD, PhD III/C IVE

2. Penentuan kepangkatan menurut Pendidikan yang lain di luar yang disebut pada poin 1 di atas diatur tersediiri oleh Ketetapan Pimpinan HKBP.
3. Penggunaan gelar pendidikan harus dari sekolah yang direkomendasikan oleh Pimpinan HKBP


Pasal 40
Kenaikan Pangkat Pelayan HKBP

1. Kenaikan pangkat pelayan HKBP terdiri dari :
a. Kenaikan Pangkat Regular
b. Kenaikan Pangkat Pilihan
c. Kenaikan Pangkat Istimewa
d. Kenaikan Pangkat Penyesuaian
e. Kenaiakan Pangkat Anumerta
2. Kenaikan Pangkat Regular atau Kenaikan Pangkat Biasa, yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada pelayan HKBP masuk pada jenjang yang lebih tinggi setelah menjalankan tugas pelayanan dengan baik dalam golongannya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
3. Kenaikan Pangkat Pilihan yaitu kenaikan pangkat satu tingkat yang diberikan kepada pelayan yang Pangkat/Golongannya belum mencapai Pangkat/Golongan minimal untuk memangku jabatan tertentu. Kenaikan pangkat dimaksud diberikan setelah 1 tahun memangku jabatannya dengan baik, dan 2 tahun pada pangkat dan golongan yang sedang dipangku.
4. Kenaikan Pangkat Istimewa yaitu kenaikan pangkat yang diberikan satu tingkat kepada Pelayan HKBP yang dipilih oleh Sinode Agung/Godang untuk memangku jabatan tertentu (Ephorus, Sekjen, Kadep, Praeses) dan secara otomatis dinaikkan setelah 2 (dua) tahun memangku jabatannya.
5. Kenaikan Pangkat Penyesuaian yaitu kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pelayan HKBP yang memperoleh ijazah yang lebih tinggi, yang diperoleh atas penugasan, beasiswa dan atau atas surat ijin Pimpinan HKBP dengan biaya sendiri.
6. Kenaikan Pangkat Anumerta yaitu kenaikan pangkat penghargaan satu tingkat lebih tinggi kepada pelayan yang meninggal dunia pada saat mengemban tugas pelayanan.


Pasal 41
Pengusulan Kenaikan Pangkat

Tatacara Pelaksanaan pengusulan kenaikan pangkat adalah sebagai berikut:
1. Yang bersangkutan menyampaikan usul kenaikan pangkat dan golongan dengan melampirkan.
a. Surat Rekomendasi dari Praeses atau Pimpinan langsung.
b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayanan ( DP4-Conduite Staadt ) sesuai pasal 29 yang ditandatangani.
- Untuk Pendeta Resort ditandatangani salah seorang Kepala Bidang Distrik, Praeses dan yang bersangkutan.
- Untuk Pendeta Diperbantukan, Guru Jemaat, Bibelvrouw dan Diakones ditandatangani Pendeta Ressort, Praeses dan yang bersangkutan.
- Untuk Praeses dan pejabat setingkat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Ephorus dan Yang bersangkutan
2. Ephorus atau yang dihunjuk untuk itu atas nama Ephorus akan mengeluarkan SK kenaikan pangkat bila disetujui paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usul kenaikan pangkat tersebut.
3. Kenaikan pangkat istimewa dan anumerta diberikan secara otomatis.


Pasal 42
Penurunan Pangkat

1. Pangkat/Golongan seorang pelayan dapat diturunkan satu tingkat (demosi) bila pelayan dikenakan sanksi karena melanggar peraturan yang berlaku di HKBP.
2. Penurunan pangkat dan golongan dapat dilaksanakan setelah disetujui Pimpinan HKBP.






BAB XI
KEPANGKATAN DAN JABATAN


Pasal 43
Jabatan Struktural

1. Ephorus.
2. Sekretaris Jenderal dan Kepala Departemen.
3. Praeses.
4. Ketua STT dan Rektor Universitas.
5. Kepala Biro, Bendahara Umum, Puket STT/Dekan
6. Kepala Bidang, Direktur Pusat, Direktur: SGH, Sekolah Bibelvrouw, Sekolah Diakones, Rumah Sakit, dan Dosen STT.
7. Pendeta Ressort, Wakil Kepala Biro
8. Pimpinan Jemaat, Kepala SLTA, Bendahara Distrik, Bapak/Ibu Asrama.
9. Kepala SLTP, Kepala Perawat
10. Kepala SD.
11. Kepala TK.


Pasal 44
Jabatan Fungsional

1. Ketua Rapat Pendeta
2. Ketua Rapat Guru Jemaat
3. Ketua Rapat Bibelvrouw
4. Ketua Rapat Diakones
5. Dosen
6. Sekretaris Khusus, Staff Khusus
7. Pendeta Diperbantukan, Pendeta Kategorial, Pendeta Profesi
8. Guru Jemaat/Guru Sending
9. Bibelvrouw
10. Diakones
11. Evangelis
12. Dokter, Para Medis.
13. Guru SLTA
14. Guru SLTP
15. Guru SD
16. Guru TK
17. Pegawai Khusus





Pasal 45
Pangkat dan Golongan pada Jabatan Struktural

1. Pangkat dan golongan Pelayan HKBP untuk dapat dipilih menjadi Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen dan Praeses ditetapkan sesuai dengan Aturan dan Peraturan HKBP yang berlaku.
2. Pangkat dan Golongan Jabatan Pelayan terendah dimulai dari lulusan pendidikan D3 dan digolongkan pada Golongan II/d.
3. Lulusan Pendidikan Sarjana digolongkan pada Golongan III/a dengan pangkat Pelayan Madya.
4. Kenaikan Pangkat dan Golongan Pelayan secara otomatis dinaikkan setiap 4 (empat) tahun setelah adanya surat usulan.
5. Jenjang Pangkat dan Golongan untuk diangkat pada Jabatan Struktural

piNo. Nama Jabatan Gol.
Awal Gol.
Akhir Masa
Kerja Minimum Eselon
1 Ephorus IV/A IV/E 20 Thn Khusus
2 Sekjend dan Kadep III/D IV/D 15 Thn Khusus
3 Praeses III/C IV/D 15 Thn Khusus
4 Ketua STT dan Rektor III/D IV/D 15 Thn Eselon I
5 Kepala Biro, Bendahara Umum. III/C IV/C 10 Thn Eselon I A
6 Kabid, Puket/Dekan Direktur: SGH, Biv, Diak. Rumah Sakit, Akper III/C IV/C 15 Thn Eselon II
7 Pendeta Ressort, Pim pinan Jemaat, Wakil Ka. Biro, Wakil Direk tur III/B IV/B 10 Thn Eselon III
8 Kepala SMA, Kepala Seksi/Ka. Urusan III/A IV/A 4 Thn Eselon IV
9 Ka. SLTP, Ka. Perawat III/A III/C 4 Thn Eselon IV
10 Kepala SD, TK, II/D III/C 4 Thn Eselon IVA









BAB XII
KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL PELAYAN HKBP


Pasal 46
Gaji

1. Pelayan tetap akan menerima gaji yang jumlahnya terdiri dari:
a. Gaji Pokok yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan tabel menurut golongan dan masa kerja yang besarnya ditetapkan oleh MPS.
b. Tunjagan Istri/Suami yang besarnya 10 % dari gaji pokok pelayan yang bersangkutan.
c. Tunjangan anak sebesar 5 % bagi setiap anak dari gaji pokok pelayan yang bersangkutan dengan ketentuan:
- Jumlah anak yang ditanggung adalah anak pertama s/d ketiga
- Anak yang menjadi tanggungan adalah yang belum menikah dan belum mempunyai penghasilan sendiri hingga usia 25 tahun.
- Apabila suami isteri adalah pegawai HKBP, maka yang menanggung anak adalah yang berpangkat lebih tinggi.
2. Gaji pokok seperti disebut pada ay.1.a. di atas menjadi dasar perhitungan pendapatan pensiun pelayan yang bersangkutan.
3. Pelayan Pegawai percobaan menerima gaji sebesarnya 80 % dari gaji masa kerja 0 tahun pada golongan awal sesuai pendidikannya.
4. Calon pelayan tahbisan menerima gaji yang besarnya:
- 50 % dari Gaji Pokok Awal ditambah tunjangan lainnyan kepada Calon Pelayan yang masa praktek tahun pertama (yang sudah mengikuti LPP-I).
- 80 % dari Gaji Pokok Awal ditambah tunjangan lainnya kepada Calon Pelayan yang menjalani masa praktek tahun kedua (yang sudah mengikuti LPP-II). Selama dalam masa percobaan dan calon pelayan tahbisan menerima Santunan Natal.
5. Pelayan Pegawai tidak tetap menerima Gaji sebesar jumlah yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Ikatan Kerja.


Pasal 47
Tunjangan Jabatan

1. Pelayan HKBP yang memangku jabatan struktural akan menerima tambahan gaji, yaitu tunjangan jabatan sesuai dengan jabatannya.
2. Besarnya jumlah tunjangan jabatan ditetapkan oleh MPS HKBP.
3. Pelayan yang menerima tunjangan jabatan struktural, tidak menerima tunjangan fungsional.





Pasal 48
Tunjangan Fungsional

1. Pelayan HKBP yang memangku jabatan struktural akan menerima tunjangan fungsional yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan fungsi yang diembannya.
2. Besarnya pembayaran tunjangan fungsional ditetapkan oleh MPS.


Pasal 49
Tunjangan Beras

1. Pelayan HKBP beserta istri/suami dan anak kandung (maksimum 3 orang) akan menerima tunjangan beras dalam bentuk uang.
2. Besarnya tunjangan beras adalah 10 kg per orang setiap bulan.
3. Besarnya pembayaran harga beras per kg ditetapkan oleh MPS setiap tahun.


Pasal 50
Tunjangan Perawatan Kesehatan

1. Pelayan HKBP akan menerima tunjangan perawatan kesehatan setiap bulan.
2. Besarnya tunjangan perawatan kesehatan ditetapkan oleh MPS.
3. Pelayan Tahbisan yang sakit hingga rawat nginap di RS menerima biaya pengobatan dari Kantor Pusat HKBP yang besarnya diatur tersendiri menurut Jabatan dan Golongan pelayan yang bersangkutan.
4. Pelayan HKBP yang sakit sehingga tidak dapat bekerja selama 1 (satu) tahun, menerima biaya pengobatan secara penuh. Setelah enam bulan kemudian, menerima biaya pengobatan 50 % dari jumlah biaya. Setelah 18 bulan tidak lagi melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan pensiun dipercepat.


Pasal 51
Tunjangan Khusus

1. Tunjangan Khusus diberikan kepada:
a. Sekretarus khusus (Sekhus) Ephorus, Sekhus Sekretaris Jenderal dan Sekhus Kepala Departemen.
b. Kasir.
c. Resepsionis.
d. Supir Ephorus, Supir Sekretaris Jenderal dan Supir Kepala Departemen.
e. Satpam/jaga malam.
f. Pelayan yang memiliki keahlian khusus.
2. Besarnya tunjangan khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



Pasal 52
Lembur

1. Pelayan HKBP yang melayani di ulaon hatopan yang tidak menerima tunjangan jabatan atau fungsional yang bekerja di luar jam kerja biasa akan menerima upah lembur yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pencatatan jam lembur ditulis sendiri oleh pelayan yang bersangkutan.


Pasal 53
Gaji Pelayan yang Tugas Belajar

1. Pelayan HKBP yang telah menikah yang tugas belajar atas keputusan Ephorus berdasarkan usul Komisi Beasiswa menerima Gaji yang terdiri dari Gaji Pokok ditambah Tunjangan Keluarga.
2. Pelayan HKBP yang belum berkeluarga yang tugas belajar berdasarkan keputusan komisi beasiswa dan ditetapkan oleh Ephorus akan menerima biaya hidup dari yang dianggarkan pada beasiswa yang akan diterima.
3. Pelayan HKBP yang study banding (studi non formal) akan menerima gaji penuh.
4. Pelayan HKBP yang ijin belajar atas permintaan dan biaya sendiri tidak menerima gaji dan biaya lainnya dari HKBP.


Pasal 54
Pembayaran Gaji

1. Pada prinsipnya, semua gaji pelayan dibayarkan secara sentral dari Pusat. Prinsip ini harus dilaksanakan dalam waktu yang tepat dan secepatnya, dan ditetapkan oleh MPS
2. Perhitungan waktu pembayaran Gaji, dihitung satu bulan penuh terhitung mulai tanggal 1 setiap bulan setelah melayani/ bekerja
3. Gaji, tunjangan dan uang lembur dibayarkan pada hari kerja tanggal terakhir setiap bulannya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran gaji dimajukan satu hari.
4. Pembayaran gaji sedapat mungkin diusahakan melalui rekening Bank.
5. Gaji Pelayan Tahbisan di Kota besar dibayarkan oleh Gereja dan Ressort tempatnya melayani sebesar 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan atau lebih. Sebesar 1 (satu) kali dari jumlah itu disetorkan ke Bendahara Umum HKBP untuk diatur dan diserahkan menjadi Gaji Pelayan Tahbisan di wilayah pedesaan sesuai dengan Surat Ketetapan Penggajiannya, termasuk tunjangan Natal dan Cuti tahunan.
6. Gaji Pelayan Tahbisan di perkotaan dibayarkan oleh Gereja dan Ressort tempatnya melayani sama atau lebih besar dari jumlah gaji pokok pada Surat Ketetapan.
7. Ucapan syukur, Balanjo, guguan bulanan atau tahunan untuk Pelayan seperti biasanya dilaksanakan di pedesaan tetap diberlakukan oleh Gereja dan Ressort sebagai persembahan untuk kesejahteraan Pelayan yang diatur oleh Rapat Jemaat setempat

Pasal 55
Cuti Tahunan

1. Pelayan HKBP berhak menjalankan cuti tahunan selama 14 hari untuk tidak melaksanakan pekerjaan setiap tahun.
2. Pelayan yang menjalankan Cuti Tahunan akan menerima uang cuti sebesar penerimaan tetap satu bulan.
3. Pelaksanaan Cuti Tahunan, diatur oleh pimpinan langsung sesuai ketentuan yang berlaku.


Pasal 56
Cuti Besar

1. Pelayan HKBP yang melaksanakan tugas dalam masa kerja 5 tahun dalam satu jabatan tertentu dapat meminta cuti besar.
2. Lamanya cuti besar adalah 1 (satu) bulan tidak melaksanakan pekerjaannya.
3. Pelayan HKBP yang menjalani cuti besar menerima santunan cuti besar sebagai berikut:

No Masa Kerja Lama Cuti Santunan
1 5-10 tahun 1 Bulan 25 % gaji ditambah cuti tahunan
2 11-15 tahun 1 Bulan 50 % gaji ditambah cuti tahunan
3 16-20 tahun 1 Bulan 75 % gaji ditambah cuti tahunan
4 21- ke atas 1 Bulan 100 % gaji ditambah cuti tahunan

4. Ketentuan lain dan tentang pelaksanaan cuti besar diatur dan ditetapkan tersendiri.

Pasal 57
Cuti Panjang

1. Pelayan HKBP yang oleh karena sakit sehingga tidak mungkin lagi melaksanakan tugas pelayanan tetapi belum waktunya untuk memasuki pensiun dapat diberikan cuti panjang.
2. Pimpinan HKBP mengeluarkan Surat Ketetapan cuti panjang setelah menerima rekomendasi tertulis dari pimpinan langsung pelayanannya.
3. Pembayaran gaji Pelayan yang menjalani cuti panjang ditentukan sebagai berikut:
a. 3 bulan pertama: Gaji penuh.
b. 3 bulan kedua: Gaji (Gaji Pokok ditambah tunjangan isteri/suami/anak dan beras) dari Kantor Pusat HKBP.
c. 3 bulan ketiga: Gaji (gaji pokok ditambah tunjangan isteri/suami) dari Kantor Pusat.
d. 3 bulan ke empat: Gaji pokok sampai dengan pensiun.
e. Setelah satu tahun (12 bulan) tetapi yang bersangkutan belum dapat melakukan tugasnya, yang bersangkutan akan dipensiunkan dengan pensiun dipercepat.


Pasal 58
Cuti dan biaya Bersalin

1. Pelayan HKBP yang bersalin diberikan Cuti bersalin yang lamanya 3 bulan.
2. Cuti bersalin dapat diambil 1,5 bulan sebelum masa bersalin.
3. Selama cuti bersalin, ia menerima gaji penuh
4. Pelayan HKBP atau isteri pelayan yang memerlukan opname dan perawatan karena bersalin (melahirkan), berlaku hanya sampai dengan anak ketiga.
5. Biaya persalinan di rumah sakit/bidan diberi santunan 75 % dari kwitansi pembayaran resmi.
6. Opname atau perawatan karena keguguran disesuaikan dengan peraturan Opname.


Pasal 59
Ijin Meninggalkan tugas/Pelayanan

1. Pelayan HKBP dapat diberikan Ijin meninggalkan pelayanan karena hal-hal sebagai berikut:
a. Pernikahan sendiri : 3 hari berturut-turut
b. Mengawinkan anak kandung/angkat : 2 hari berturut-turut
c. Bertindak sebagai wali : 1 hari
d. Isteri sendiri melahirkan : 2 hari berturut-turut
e. Menjaga isteri/anak di RS : 2 hari
f. Pindah rumah dalam kota : 1 hari
g. Isteri/anak meninggal : 7 hari
h. Saudara kandung meninggal : 2 hari
i. Musibah bencana alam : 2 hari
j. Orangtua/mertua meninggal : 3 hari
k. Cuti haid : 3 hari


Pasal 60
Cuti diluar tanggungan HKBP

1. Pelayan HKBP yang telah bekerja di HKBP sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terus menerus dengan konduite baik, dapat mengajukan permohonan cuti di luar tanggungan HKBP.
2. Pelayan HKBP yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan HKBP dapat diterima kembali di HKBP dengan mengajukan permohonan kepada Pimpinan HKBP setelah ditetapkan MPS sesuai dengan Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan (RPTK) dan Kemampuan Anggaran.
3. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan HKBP, tidak menerima gaji dari HKBP, dan selama cuti di luar tanggungan tidak akan memperhitungkan masa kerja yang bersangkutan.
4. Cuti di luar tanggungan sebagai akibat karena tidak melaksanakan keputusan Pimpinan tidak dapat melakukan tugas pelayanan di HKBP.

Pasal 61
Ongkos Perumahan

1. HKBP menyediakan perumahan bagi seluruh pelayan di jemaat, resort dan kantor Pusat. Oleh karena perumahan yang ada tidak mencukupi maka HKBP membayar sewa (ongkos) perumahan pelayan yang tidak mendiami rumah dinas. Besarnya ongkos/sewa rumah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila keduanya (suami-isteri) pelayan HKBP, sewa rumah hanya diberikan kepada satu orang (suami atau isteri).
3. Apabila pelayan bertugas sementara di Kantor Pusat, maka sewa rumah dibayar setiap bulan.

Pasal 62
Santunan Natal

1. Pelayan HKBP yang telah bekerja minimal satu tahun akan menerima santunan Natal.
2. Besarnya jumlah santunan Natal dibayarkan sebesar penerimaan tetap 1 (satu) bulan.


Pasal 63
Santunan Pakaian

1. Pelayan HKBP menerima santunan pakaian menurut jabatan dan golongan sekali dalam setahun.
2. Pelaksanaan pembayaran dan besarnya santunan pakaian ditetapkan oleh MPS.


Pasal 64
Santunan Perumahan

1. Pelayan yang akan memasuki masa pensiun dan atau meninggal dunia akan menerima santunan perumahan.
2. Besarnya jumlah santunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 65
Uang Duka

Pelayan HKBP yang meninggal dunia pada waktu melaksanakan tugas akan menerima uang duka yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.





Pasal 66
Biaya Perjalanan Dinas

Pelayan yang melakukan perjalanan dinas akan menerima biaya perjalanan dinas, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 67
Uang Rapat/Sidang

Pelayan yang menjadi peserta resmi pada suatu sidang dalam lingkungan HKBP dan yang diutus oleh HKBP akan menerima uang sidang yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.


Pasal 68
Ongkos Pindah

Pelayan HKBP yang pindah tugas ke wilayah pelayanan lainnya di dalam/ke luar negeri atas Surat Keputusan Pimpinan HKBP akan menerima ongkos pindah sesuai ketentuan yang berlaku.


BAB XIII
SANKSI


Pasal 69
Bentuk Sanksi

1. Pelayan yang tidak melakukan tugas pelayanan dengan baik, melakukan kesalahan, melanggar peraturan yang berlaku di HKBP dikenakan sanksi berupa:
a. Teguran lisan
b. Peringatan I, II dan III secara tertulis
c. Schors
d. Penurunan Golongan
e. Pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Pelaksanaan sanksi seperti disebut dalam ayat 1 di atas untuk Pelayan Tahbisan dilakukan sesuai dengan RPP HKBP.


Pasal 70
Pengawasan

1. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Kepelayanan dilaksanakan Pimpinan HKBP.
2. Untuk membantu Pimpinan HKBP melaksanakan pengawasan tersebut, Rapat MPS HKBP mengangkat Komisi Personalia HKBP yang anggotanya berjumlah 5 orang terdiri dari MPS 2 orang, Praeses 1 orang, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Jemaat secara ex offisio. Masa kerja Komisi Personalia HKBP selama masa tugas Pimpinan HKBP
3. Uraian tugas ditetapkan oleh MPS HKBP.


Pasal 71
Perubahan

Peraturan Kepelayanan ini dapat direvisi untuk penyempurnaannya hanya oleh Sidang Majelis Pekerja Sinode HKBP dengan ketetapan Ephorus HKBP

Pasal 72
Peraturan Tambahan

Ketentuan lain yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Sidang Majelis Pekerja Sinode HKBP.

Pasal 73
Pemberlakuan

Ditetapkan pada Rapat MPS pada tanggal 14 Oktober 2006 bertempat di Seminarium Sipoholon.


Setelah ditetapkan oleh Rapat MPS, Ephorus HKBP mengeluarkan Surat Ketapan untuk pemberlakuan Peraturan Kepelayanan tersebut.

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
Ephorus



Pdt. Dr. Bonar Napitupulu










PENJELASAN:
PERATURAN TENAGA KEPELAYANAN HKBP

BAB I

Pasal 1: Pengertian umum menyangkut ketentuan umum yang sudah berlaku umum dalam HKBP serta istilah-istilah baku yang digunakan terkait dengan peraturan tenaga kepelayanan yang disusun dalam peraturan ini

Pasal 2: Latar belakang merupakan sejarah HKBP merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan tenaga kepelayanan HKBP yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 3: Permasalahan utama HKBP yang bahkan dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan HKBP selama ini salah satu diantaranya berupa kebijakan pemutasian yang tidak berbasis pada aturan, dimana aturannya sendiri baru akan disusun pada peraturan ini dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan HKBP . Untuk itu selain Ephorus sebagai pengambil keputusan akhir pemutasian diperlukan sebuah Tim Mutasi yang bertugas memberi masukan kepada Ephorus melalui data peta kepelayanan, data masukan tenaga pelayan yang sesuai, serta data dasar bahan pertimbangan dari DP4H, SPMU/S, BP3KH, serta rekomendasi dari Praeses dan Pimpinan langsung tentang tenaga kepelayanan yang akan dimutasikan.

Pasal 4: Tujuan peraturan ini agar semua proses yang terkait dengan ketenagaan pelayan di HKBP berbasis pada aturan, tidak berbasis pada kepentingan dan keinginan pribadi atau kelompok.

BAB II:

Pasal 5: Visi Peraturan ini ialah visi HKBP yang dicapai oleh tenaga kepelayanan yang bermutu
Pasal 6: Misi Peraturan ini ialah menciptakan ketenagaan yang mermutu dengan dukungan pelaksanaan tugas yang terstandar sesuai dengan peta kepelayanan
Pasal 7: Prinsip Kepelayanan ketenagaan HKBP ialah melayani untuk Tuhan dan orang lain dengan menggunakan Firman Tuhan
Pasal 8: Ruang Lingkup peraturan ini adalah pelaksanaan Aturan dan Peraturan HKBP yang dilaksanakan oleh seluruh tenaga kepelayanan HKBP
Pasal 9: Tenaga Kepelayanan HKBP terdiri dari Tenaga Tetap berupa Pelayan Tahbisan dan Non Tahbisan serta Tenaga Tidak Tetap yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK).
Pasal 10: Tugas Pokok dan Fungsi Tenaga Kepelayanan HKBP menggunakan prisip-prinsip manajemen moderen sesuai dengan relevansi pengguanaannya pada peta kepelayanan yang ada.
Pasal 11: Formasi di HKBP disusun berdasarkan Buku Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan HKBP (RPTK) yang disusun oleh MPS dan disahkan oleh Ephorus. Manjemen pelaksanaannya oleh Sekretaris Jenderal dhi. Kepala Biro Administrasi (Personalia/ Ketenagaan/Kepelayanan).

Dalam buku RPTK tersebut akan tercatat format kebutuhan Pelayan Tahbisan dan non tahbisan yang diusulkan oleh Huria, Ressort, Distrik, Lembaga, atau yang harus menduduki jabatan dan mutasi, serta kebutuhan akan Pelayan Tidak Tetap untuk dipenuhi secara periodik dengan berbasis pada Peta Pelayanan yang ada. Juga akan memberikan data tentang potensi, kompetensi, bakat, usia, pangkat, golongan, ruang golongan, jumlah, juga permasalahan yang ada bagi setiap pelayan HKBP setiap saat

Dalam rangka efisiensi, kontinuitas proses kebijakan pimpinan dan kesan umum jemaat HKBP menetapkan waktu periode pemutasian misalnya dua kali setahun yaitu setiap bulan April dan Desember. Dengan demikian SK pengangkatan oleh Ephorus berlaku pada bulan tersebut.

BAB III: PENERIMAAN PELAYAN HKBP

Pasal 12: Selain memiliki Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan (RPTK), HKBP menyusun secara periodik Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Tenaga Kepelayanan baik untuk Pelayan Tahbisan, Non Tahbisan mau pun Tenaga Pelayan Tidak Tetap, yang disusun secara periodik sesuai dengan kemajuan kebutuhan tenaga kepelayanan yang semakin berkembang.
Pasal 13: Seleksi administratif akan memeriksa keabsahan administrasi calon seperti keabsahan sertifikat kelulusan dan ijazah, bukti kependudukan, keanggotaan gereja serta identitas lainnya sesuai dengan persyaratan.
Seleksi phisik menyangkut kesehatan tubuh, kecacatan, penyakit menahun yang diderita oleh calon sesuai dengan persyaratan.
Seleksi Kompetensi dan bakat menyangkut potensi yang dimiliki calon baik berupa tingkat IQ (Inteligence Quation), EQ (Emotional Quation) mau pun SQ (Spiritual Quation) serta tingkat keterampilan dan bakat yang dimiliki yang dibutuhkan dan relevan dalam pelayanan sesuai dengan persyaratan yang ada.
Seleksi moral (etika) menyangkut perilaku calon baik memiliki sifat atau kebiasaan berperilaku positif mau pun negatif sesuai persyaratan yang ada
Proses seleksi akan menghasilkan Calon tenaga kepelayanan HKBP yang memiliki nilai rata-rata ke atas yang ditetapkan dalam panduan.
Pasal 14: Seorang calon pelayan melakukan PPL (Praktek Pelayanan Lapangan) I dan II di pedesaan dan di perkotaan atau di lembaga lain di bawah bimbingan Pendeta Resort atau Pimpinan Lembaga. Lembar penilaian diisi oleh Pendeta Resort dan Pimpinan Lembaga seterusnya disetujui oleh Praeses setempat untuk dikirim kepada Pimpinan HKBP sebagai bahan penilaian kemudian dalam ujian Gerejawi oleh Tim Seleksi dan penetapan ranking oleh BP4H (Badan Pertimbangan, Penguji, Penilai Pelayan HKBP (lihat pasal 27 dan pasal 31). Lembar Penilaian PPL I dan II termuat dalam buku Panduan Penerimaan dan Pembinaan Calon Tenaga Kepelayanan HKBP (lihat pasal 12)
Pasal 15: (Jelas)
Pasal 16: (Jelas)

BAB IV:

Pasal 17: Terdapat 2 (dua) Surat Keputusan yang diterima oleh setiap Pelayan Tahbisan di HKBP dari Ephorus pada awal penerimaan pelayan yaitu Surat Keputusan/ Ketetapan sebagai Pendeta yang diterima pada saat penahbisan dan yang kedua Surat Keputusan/ Ketetapan Penempatan Pelayanan yang diterima pada saat akan diberangkatkan ke tempat pelayanan
Pasal 18: Jelas
Pasal 19: Jelas
Pasal 20: Di tingkat Pusat pasal ini jelas. Bila dilaksanakan di tingkat wilayah dan lembaga HKBP maka Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) dan Surat Perintah Kerja (SPK) disusun dan ditandatangani oleh Pimpinan Unit (Lembaga) bersama tenaga pelayan tidak tetap yang diangkat atas persetujuan Pimpinan Unit/ Lembaga setingkat di atasnya.

BAB V

Pasal 21: Urutan tahapan karier Pelayan Tahbisan selalu dimulai dari pedesaan kemudian ke perkotaan dan kota besar. Bagi Pelayan Tahbisan yang karena pertimbangan BP3KH atas persetujuan Ephorus dapat memulai karier pelayanan atau kegiatan lain yang dimulai di luar pedesaan.
Suami atau isteri Pendeta Ressort yang juga memiliki surat Ketetapan sebagai Pelayan Tahbisan diberdayakan menjadi Pelayan Tahbisan tidak jauh dari lokasi tempat tugas suami atau isterinya
Pasal 22: Seluruh Tenaga Pelayan Tahbisan HKBP memiliki peluang untuk menduduki jabatan kepelayanan dan fasilitas pengembangan yang tersedia di HKBP sesuai dengan jenjang karier, kemauan, bakat dan minat, potensi, kompetensi serta usia dan kesehatan yang dimiliki setiap Pelayan Tahbisan.

BAB VI:

Pasal 23: Kelima aspek Mutasi Tenaga Pelayan Tahbisan HKBP semuanya berbasis pada aturan dan tidak dengan kemauan dan kepentingan pribadi atau kelompok (lihat pasal 3 latar belakang)

Contoh Nilai Tambah Positif SPMU/S: selama bertugas melayanai memiliki terobosan misalnya membangun Gereja baru tanpa masalah, pekabaran injil berbasis elektronik, memiliki pola khusus meningkatkan ekonomi jemaat, pendidikan, oikumene, kerja sama umat berbeda agama, dan lain-lain melebihi kepelayanan Pelayan lain

Contoh Nilai Kurang (Negatif): absen dalam rapat-rapat penting, tidak dapat dipercaya, provokator negatif, suka meminjam uang tetapi tidak dikembalikan, menggunakan uang gereja dan persembahan untuk Pusat untuk kepentingan sendiri, dan lain-lain

Contoh Pertimbangan Khusus Pimpinan: Diperlukan tenaganya untuk melayani secara khusus karena kompetensi, bakat dan potensi yang ada padanya, atau sebaliknya karena salah penempatan tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan awal penempatannya.

Contoh mengisi kekosongan: Seorang Pelayan Tahbisan dimutasikan ke tempat lain maka kekosongan tempat pelayan yang dimutasikan harus diisi dengan mutasi pelayan lain

Pasal 24: Seorang Pelayan Tahbisan paling lama 12 tahun melayani pada wilayah pedesaan, 12 tahun pada wilayah perkotaan dan 12 tahun di kota besar, selebihnya merupakan wilayah/ lembaga pilihannya dengan persetujuan Ephorus. Setelah 36 tahun melayani di semua struktur maka yang bersangkutan berhak memilih wilayah pelayanan mana pun hingga memasuki masa pensiun.

Orientasi untuk melayani di wilayah perkotaan dan kota besar adalah hak semua pelayan tahbisan akan tetapi bukan menjadi patokan umum karena banyak pelayan tahbisan lebih terpanggil melayani di pedesaan sesuai dengan jenjang karier, kompetensi, bakat, minat dan kondisinya

Selama masa tugas seorang Pelayan Tahbisan, pada masa itu pula berhak memperoleh pengembangan karier dan melayani pada lembaga lain di dalam atau di luar HKBP dan juga memperoleh Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin belajar di dalam dan di luar negeri, atau Cuti di luar tanggungan, atau menjadi Pelayan diperbantukan

Selesai melaksanakan pengembangan karier atau melaksanakan pelayanan di luar akan ditempatkan sesuai dengan bidang yang ditekuni pada lembaga yang relevan dan selalu akan tetap memperhitungkan masa tugas ”paling lama 12 tahun pada masing-masing wilayah pedesaan, perkotaan dan kota besar”.

Pelaksanaan mutasi sekali 6 bulan (2 kali setahun) yaitu pada bulan April dan Oktober dimaksudkan agar tercapai efisiensi kerja (tidak setiap saat Ephorus dan bawahannya mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan mutasi, cukup bulan Maret dan bulan September, sehingga pelaksanaannya boleh terlaksana pada bulan April dan Oktober. Bulan April dan Oktober akan menjadi bulan mutasi setelah selesai Perayaan Paskah dan menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru.

Pasal 25: Jelas.
Pasal 26: Gereja atau lembaga tempat tugas baru Pelayan Tahbisan dan Non Tahbisan wajib menerima Buku Memori Tugas Pelayan yang baru di tempat tugas sebelumnya yang disetujui oleh pimpinan langsungnya. Dengan demikian proses pemutasian tidak boleh dibuat mendesak dan mendadak sehingga proses penyusunan Buku Memory Tugas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara onsekuen dan bertanggung jawab.

Pelatihan bagi pelayan yang akan dimutasi dilaksanakan oleh setiap wilayah perkotaan dan kota besar yang akan menerima Pelayan-Pelayan baru dari pedesaan dan perkotaan pada periode mutasi bulan April dan Oktober (lihat penjelasan pasal 24)

BAB VII.

Pasal 27: Setiap Tenaga Pelayan HKBP berhak memiliki peluang seluas-luasnya menduduki jabatan pelayanan sesuai dengan kompetensi, bakat, kemauan dan jenjang karier yang dimiliki.
Pasal 28: Peta Pelayanan Pusat HKBP berbasis pada Peta Pelayanan Distrik HKBP. Penempatan Pelayan pada karakteristik peta pelayanan masing-masing disesuaikan dengan potensi, kompetensi, bakat, minat, usia dan pertimbangan lain yang sesuai.

Standar Pelayanan Minimum Setempat (SMPS) disusun dan dilaporkan oleh setiap Tenaga Pelayan di bawah Praeses kepada pimpinan langsung.

(berikut Contoh SPMS dari Distrik A- Berbeda Distrik mungkin berbeda SPMS)

a. Melayani Kebaktian.
b. Melayani Kebaktian Wilayah (wijk/lunggu/banjar)
c. Melayani Kebaktian Kategorial (Sekolah Minggu, Remaja, NHKBP, Perempuan, Kaum Bapa).
d. Melayani Sermon Pelayan Tahbisan (Parhalado).
e. Melayani Sermon Pelayan Non Tahbisan (Parhalado na so martohonan) bersama.
f. Melayani Sakramen (Baptisan, Perjamuan Kudus)
g. Melayani Pekabaran Injil (Zending, Vocatio Interna, Vocatio Externa, PI Rumah Sakit, PI Anak jalanan, PI Penjara, HMH, HMP-Huria Mangurupi Pendeta).
h. Melayani Pengembangan Musik (Paduan Suara, Organ, Musik Tiup, Musik tradisional).
i. Melayani Pengembangan Pekerjaan Sosial (Orang Sakit, Meninggal, Yatim Piatu, Panti Asuhan, Panti Jompo, dll).
j. Melayani Pengembangan Pendidikan (Formal/Sekolah, Non Formal/ Kursus, Informal/Keterampilan sejenis, Beasiswa)
k. Melayani Pengembangan Kesehatan (Poli-Klinik, Health Center, Pusat Rehabilitasi Narkoba, Kesehatan Lingkungan, KB, Pemberantasan Penyakit Menular).
l. Melayani Pengembangan Kemasyarakatan (Perusahaan, Credit Union, Koperasi, Pembibitan, Pengkaderan, Program Kerja Sama dengan Pemerintah setempat).
m. Melayani Pengembangan Kategorial (Sekolah Minggu, Remaja, NHKBP, Perempuan, Kaum Bapa, Lansia, Hanna).
n. Melayani Pembangunan Gereja.
o. Melayani Pengembangan Kebendaharaan Gereja (Penatalayanan, Persembahan Untuk Jemaat, Resort, Distrik, Pusat)
p. Melayani Pengembangan Rapat-Rapat (Rapat Dewan, Seksi, Parhalado Partohonan, Parhalado non Partohonan, Rapat Jemaat, Rapat Tengah Tahunan Jemaat, Rapat Khusus).
q. Laporan khusus tentang terobosan pelayanan, innovasi, partisipasi, penyelesaian permasalahan dan hal-hal lain.

Standar Pelayanan Minimum Umum (SPMU) dilaporkan oleh Praeses dan Pelayan setingkat Praeses kepada Pimpinan Langsung atau kepada Tim Penilai yang dibentuk Ephorus.

(berikut contoh SPMU Distrik A, berbeda dengan SPMU Distrik lain)
a. Melayani Marturia Distrik
b. Melayani Koinonia Distrik
c. Melayani Diakonia Distrik
d. Melayani Oikumene Tingkat Distrik, Nasional, Regional
e. Melayani Administrasi Distrik
f. Laporan khusus terobosan pelayanan, innovasi, partisipasi, penyelesaian permasalahan dan hal-hal lain

Pasal 29: Setiap Pelayan HKBP memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H) biasa disebut sebagai Conduite Staadt merupakan daftar penilain oleh Pimpinan langsung yang disetujui pelayan yang bersangkutan dan diketahui oleh pimpinan langsung dari penilai. Bahan DP4H diperoleh dari laporan pelaksanaan SPMU atau SPMS

Pasal 30: Badan Pertimbangan, Penguji, dan Penilai Karier Pelayan HKBP (BP3KH) dibentuk oleh Ephorus untuk melaksanakan pelatihan dan pengujian kepada Pelayan yang akan dikembangkan kariernya sesuai dengan kebutuhan Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan (RPTK) tahunan HKBP yang dilaksanakan setiap bulan November setiap tahun

Pasal 31: Jelas
Pasal 32: Jelas
Pasal 33: Jelas
Pasal 34: Jelas

BAB IX : PEMBERHENTIAN PELAYAN HKBP

Pasal 35: Jelas
Pasal 36: Isi Surat Ikatan Perjanjian Kerja harus memuat tentang hal-hal yang menyangkut dengan pemberhentian secara jelas

BAB X : KEPANGKATAN DAN GOLONGAN

Pasal 37: Jelas

Pasal 38: Di hadapan Tuhan semua Pelayan sama, namun dalam berbagai proses pelayanan terlihat perbedaan wawasan dan besarnya tanggung jawab yang dapat ditunjukkan oleh nama pangkat dan warna simbol masing-masing, seperti pada kartu identitas, latar belakang photo, emblim, dan lain-lain. Warna simbol dibedakan menurut Golongan. Golongan I warna hijau, Golongan II warna biru, Golongan III warna kuning, Golongan IV warna merah.
Pasal 39: Penentuan pangkat, golongan dan ruang menjadi dasar utama dalam penetapan besarnya gaji pokok pelayan HKBP
Pasal 40: Penetapan kenaikan pangkat juga menetapkan perubahan gaji pokok Pelayan HKBP
Pasal 41: Setiap pengusulan kenaikan pangkat harus dilengkapi laporan SPMU/S dari pelayan yang bersangkutan, DP4H dari pimpinan langsung, rekomendasi dari BP3KH bila ada, serta kelengkapan Surat Ketetapan Pelayan awal dan terakhir
Pasal 42: Jelas

BAB XI : KEPANGKATAN DAN JABATAN

Pasal 43: Jelas
Pasal 44: Jelas
Pasal 45: Jelas

BAB XII : KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL PELAYAN HKBP

Pasal 46: Jelas
Pasal 47: Jelas
Pasal 48: Jelas
Pasal 49: Jelas
Pasal 50: Jelas
Pasal 51: Jelas
Pasal 52: Jelas
Pasal 53: Jelas

Pasal 54: Pada kesempatan yang memungkinkan HKBP Pusat membayar seluruh Gaji dan Tunjangan seluruh Pelayan dimana semua Gereja dan Ressort serta Distrik menyetorkan kepada Pusat dan Pusat akan membagikannya secara sentral kepada seluruh Pelayan baik di Pedesaan, Perkotaan maupun Kota Besar.

Pada peraturan ini didahului dengan subsidi silang antara Gereja dan Ressort di wilayah Kota Besar dan Pedesaan. Fakta bahwa sering Persembahan II untuk Pusat tidak dapat disetor ke Pusat oleh Pelayan di Pedesaan karena Gereja di Pedesaan tidak mampu membayar Pelayannya.

Pada wilayah Perkotaan Gereja dan Ressort yang bersangkutan langsung membayar Gaji Pelayannya sama atau lebih besar dari gaji pokok yang ada.

Kebiasaan memberi guguan bulanan atau tahunan dari jemaat untuk biaya hidup (balanjo) di pedesaan tetap diberlakukan untuk keperluan tambahan kesejahteraan Pelayan

Pasal 55: Baca Ketentuan tentang Cuti Tahunan
Pasal 56: Baca ketentuan tentang Cuti Besar
Pasal 57: Jelas
Pasal 58: Baca ketentuan tentang Peraturan Opname
Pasal 59: Jelas
Pasal 60: Jelas
Pasal 61: Baca ketentuan tentang Ongkos/Sewa rumah
Pasal 62: Jelas
Pasal 63: Baca ketentuan tentang Ketetapan MPS tentang Santunan Pakaian
Pasal 64: Baca ketentuan tentang Santunan Perimahan
Pasal 65: Baca ketentuan tentang Uang Duka
Pasal 66: Baca ketentuan tentang Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 67: Baca ketentuan tentang Uang Rapat/Sidang
Pasal 68: Baca ketentuan tentang Ongkos Pindah

BAB XIII: SANKSI

Pasal 69: Baca Ruhut Parmahanion Paminsangon
Pasal 70: Bersamaan dengan penetapan Peraturan ini ditetapkan Komisi Personalia HKBP (KPH)

Catatan Tambahan :

A. Dengan demikian untuk mendukung Peraturan ini diperlukan terbentuknya Tim dan Badan yaitu:
1. Tim Seleksi Penerimaan dan Pembinaan Calon Pelayan Tahbisan HKBP (TS-PP-CPTH) yang diangkat oleh Pimpinan HKBP berdasarkan Panduan Penerimaan Calon Pelayan Tahbisan secara Periodik sebanyak 7 orang terdiri 5 orang Praeses, 1 orang ahli Psikologi dan Kepala Biro Administrasi/Personalia HKBP (Pasal 12)
2. Badan Pertimbangan, Pelatih dan Penguji Pelayan HKBP (BP3KH) sebanyak 7 orang terdiri dari terdiri dari Kepala Biro Umum dan Personalia, 2 orang Praeses, 2 orang anggota MPS (pasal 30, 32 )
3. Komisi Personalia HKBP yang anggotanya berjumlah 5 orang terdiri dari MPS 2 orang, Praeses 1 orang, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Jemaat secara ex offisio (Pasal 70)
4. Tim Mutasi terdiri dari anggota BP3KH dan Komisi Personalia HKBP (Pasal 1)

B. Demikian juga untuk mendukung administrasi Tenaga Kepelayanan diperlukan format dan mekanisme sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimum Setempat dan Umum (SPMS/U) sebagai format dan bahan untuk mengisi format Daftar Penilaian Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H). Isi dari SPMS/U hanya ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diberikan kepada Pimpinan Langsung (Pasal 30 )
2. Daftar Penilaian Pekerjaan Pelayan HKBP (DP4H) merupakan Conduite Staat setiap tenaga Kepelayanan HKBP yang harus ditandatangani oleh yang bersangkutan, Pimpinan langsung dan Pimpinan Langsung Penilai (Pasal )
3. Surat Perintah Ijin Kerja (SPIK) bagi pelayan tidak tetap. (Pasal 20 )
4. Rencana Pengadaan Tenaga Kepelayanan HKBP (RPTKH) (Pasal 31 )





























Model F1
Format : (Untuk Pendeta Diperbantukan, Guru Huria, Bibelvrouw, Diakones, Ev.)

PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan dari yang namanya disebutkan di bawah ini :
N a m a / M a r g a : ………………………………
Tempat/Tgl lahir : ………………………………
Unit Pelayanannya : ………………………………
Pangkat/Golongan : ………………………………
J a b a t a n : ………………………………
A l a m a t : ………………………………

Dengan ini memberikan hasil penilaian atas prestasi dan pelayanannya di Jemaat atau Ressort atau Lembaga atau Distrik : ………………………………………. Adalah sebagai berikut :

No Materi yang dinilai Nilai Keterangan
Angka Huruf
1 Pelayanan Holistik
2 Administrasi Jemaat/Ressort
3 Kepemimpinan Holistik
4 Bibilika dan Homilitika
5 Pastoral dan Conseling
6 Loyalitas dan Dedikasi
J u m l a h
Demikian penilian ini kami berikan kepada yang namanya disebutkan di atas untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongannya, satu tingkat dari pangkat/golongannya sebelumnya.

………………., ……………, 200_
Kami yang menilai

Mengetahui Praeses HKBP Distrik Pendeta HKBP
…………………………………. Ressort………………………


___________________________ _____________________ Tembusan :
1. Ephorus HKBP
2. Kepada yang bersangkutan
3. Pendeta HKBP Ressort yang bersangkutan
4. Pertinggal

Model F2
Format : (Untuk Pendeta Ressort)

PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN

Praeses HKBP Distrik _____________________ yang berkedudukan di Jl. ____________________________ dengan ini memberikan penilaian atas prestasi dilapangan dari yang namanya disebutkan di bawah:

N a m a / M a r g a : ………………………………
Tempat/Tgl lahir : ………………………………
Unit Pelayanannya : ………………………………
Pangkat/Golongan : ………………………………
1. Tim Seleksi Penerimaan Pelayan Tahbisan HKBP (TS-PPTH) yang diangkat oleh Pimpinan HKBP berdasarkan Panduan Penerimaan Calon Pelayan Tahbisan secara Periodik.
2. Anggota Tim terdiri dari Pimpinan HKBP, 5 orang Praeses, 1 orang ahli Psikologi dan Kepala Biro Administrasi .
J a b a t a n : ………………………………
A l a m a t : ………………………………
Materi yang mendapat penilian kami adalah sebagai berikut :
No Materi yang dinilai Nilai Keterangan
Angka Huruf
1 Pelayanan Holistik
2 Administrasi Ressort
3 Kepemimpinan Holistik
4 Bibilika dan Homilika/Aplikasi
5 Pastoral dan Caunseling
6 Loyalitas dan Dedikasi
J u m l a h
Demikian penilian ini kami berikan kepada yang namanya disebutkan di atas untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongannya, satu tingkat dari pangkat/golongannya sebelumnya.
………………., ……………, 200_

Kami yang menilai
Praeses HKBP Distrik

___________________________

Tembusan :
1. Ephorus HKBP
2. Kepada yang bersangkutan
3. Pendeta HKBP Ressort yang bersangkutan
4. Pertinggal
Model F3
Format : (Untuk Pendeta yang melayani di Lembaga)

PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT/GOLONGAN

Pimpinan Lembaga_____________________ yang berkedudukan di Jl. ___________________________ dengan ini memberikan penilaian atas prestasi dilapangan dari yang namanya disebutkan di bawah
N a m a / M a r g a : ………………………………
Tempat/Tgl lahir : ………………………………
Unit Pelayanannya : ………………………………
Pangkat/Golongan : ………………………………
J a b a t a n : ………………………………
A l a m a t : ………………………………
Materi yang mendapat penilian kami adalah sebagai berikut :
No Materi yang dinilai Nilai Keterangan
Angka Huruf
1 Pelayanan Holistik
2 Administrasi Lembaga (Kantor)
3 Rapat-rapat dan Sidang-sidang
4 Aplikasi Bibilika dan Homolitika
5 Pastoral dan Caunseling
6 Loyalitas dan Dedikasi
J u m l a h
Demikian penilian ini kami berikan kepada yang namanya disebutkan di atas untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/golongannya, satu tingkat dari pangkat/golongannya sebelumnya.

………………., ……………, 200_

Kami yang menilai
Pimpinan Lemabaga
…………………………………


___________________________

Tembusan :
1. Ephorus HKBP
2. Kepada yang bersangkutan
3. Pimpinannya sendiri
4. Pertinggal

Model F4
Format : (Untuk Pendeta Praktek)

PENILAIAN ATAS DIRI DAN PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI CALON PENDETA HKBP

N a m a / M a r g a : ………………………………
Tempat/Tgl lahir : ………………………………
Pekerjaan : Calon Pendeta HKBP
Tempat Pelayanan : ………………………………
Masa Penilaian : ………………………………
Alamat Pelayan : ………………………………

Materi yang mendapat penilian kami adalah sebagai berikut :

No Materi yang dinilai Nilai Keterangan
Angka Huruf
1 Pengetahuan Biblika (PL/PB)
2 Tanjung Jawab, Kejujuran
3 Wibawa, Prakarsa dan Disiplin
4 Kepemimpinan/Administrasi
5 Kerjasama dengan atasannya
6 Pengelolaan Administrasi
7 Pelayanan Kategorial
8 Sosiologi masyarakat
9 Keahlian khusus/ketangkasan
10 Khotbah, mengajar, pastoral
J u m l a h

Penilaian khusus : 1. Kecenderungan pelayanannya sesuai bakatnya ………….
2. Pengamatan atas pribadinya ……………………………..

………………., ……………, 200_


Yang menilai
Pendeta Pembimbing
……………………………………..



_________________________